SELASA, 30 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Puluhan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung mengikuti sosialisasi perundang undangan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh sebanyak 60 orang pengurus  BPD dari beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Penengahan, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa.


Kegiatan tersebut menurut Elik Murtopo merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kemampuan para perangkat desa. Kegiatan sosialisasi tersebut sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa, pemerintahan desa itu terdiri dari Kepala Desa dan BPD. Dengan demikian maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga formal, yang sangat berperan menjadi ujung tombak dalam membangun dan memajukan desanya, sehingga  akan terwujud masyarakat desa yang lebih lebih sejahtera.

“Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi perundang-undangan bagi badan permusyawaratan desa ini, ketua, pengurus, dan anggota BPD dapat memahami Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa” ungkap Elik Murtopo selaku pembicara sosialisasi perundang-undangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di aula Kecamatan Penengahan, Selasa (30/8/2016)

Lebih lanjut ia mengungkapkan sosialisasi tersebut diharapkan bisa lebih memberi pemahaman kepada pengurus pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bersama kepala desa. Sebab menurutnya  pengurus BPD merupakan perangkat desa yang dipilih mewakili masyarakat untuk duduk dalam Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.


“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah. BPD bersama dengan Kepala Desa berfungsi menetapkan peraturan desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka pemerintahan desa dituntut untuk mampu mengembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan" terangnya.

Berdasarkan aturan undang undang badan permusyawaratan desa (BPD) secara umum mempunyai kewenangan yaitu; membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Kemampuan pengurus BPD setiap saat juga harus terus ditingkatkan. Karena perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut kita untuk lebih peka terhadap permasalahan yang semakin kompleks ditengah-tengah masyarakat” ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya anggota BPD diminta terlebih dahulu untuk mempelajari aturan dan perundang-undangan. Langkah tersebut penting agar anggota BPD tidak salah melangkah dan keliru dalam bertindak. Para pengurus BPD diharapkan bisa mempelajari segala ketentuan terutama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sehingga benar benar dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh segenap aparatur pemerintahan.


Salah satu poin penting yang dibahas dalam sosialisasi tersebut diantaranya pasal 55 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPD memiliki fungsi, meliputi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam mengatur APBDes setiap tahunnya dan pengurus BPD dan kepala desa harus banyak mendapat informasi mengenai apa saja yang menjadi skala prioritas di masyarakat.

“Selain memahami undang undang tersebut BPD juga harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa guna memastikan progran yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik" ungkapnya.

Selain Elik Murtopo selaku pembicara dari bagian perundang undangan Kabupaten Lampung Selatan, sosialisasi perundangundangan juga menghadirkan pembicar lain diantaranya, Kristin, dari sub bidang badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) Kabupaten Lampung Selatan, Syarifudin selaku sekretaris BPMD Kabupaten Lampung Selatan.

Selain materi perundangundangan para pengurus BPD juga dibekali tentang pengelolaan anggaran dana desa yang saat ini dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Tata kelola dan pemanfaatan dana desa menjadi acuan kemajuan desa dan harus dilaporkan secara transparan agar tidak terjadi kasus kepala desa atau pengurus BPD yang tersandung kasus hukum akibat pemanfaatan dana desa.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: