SENIN, 29 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), antisipasi dini penting dilakukan, mengingat konflik sosial yang berlangsung selama ini seringkali dimulai dari konflik perorangan kemudian meluas menjadi konflik komunal.


"Untuk itulah deteksi dini dan pemetaan daerah konflik penting dilakukan, supayaa ketika ada potensi konflik, bisa langsung dicegah dan tidak sampai meluas" kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Letjen Purnawirawan, Yusuf Kartanegara, usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur di Mataram, Senin (29/8/2016).

Ia mengatakan, kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau gafatar misalkan kalau tidak segera diselesaikan akan bisa menjadi sumber konflik sosial di tengah masyarakat,.

Karena itulah, kata Yusuf, kasus JAI dan Gafatar juga akan menjadi salah satu kasus yang akan mendapatkan perhatian khusus untuk segera dituntaskan.

"Karena itulah, tujuan kami datang ke NTB adalah dalam rangka melakukan koordinasi dengan Pemda NTB, Korem dan Polda, menghimpun data, membuat kajian optimalisasi penceghn konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan pembangunan" ujarnya.

Mengingat kita semua tahu, kalau konflik sosial ini banyak terjadi di daerah, yang selain menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat, juga bisa menghambat proses pembangunan yang sedang berlangsung.

NTB sendiri termasuk daerah yang banyak pernah terjadi konflik sosial, meski demikian kondisi NTB sebenarnya tidak jauh kalah lebih buruk dibandingkan daerah lain seperti Sumatra Utara maupun Poso.

"Selain bertemu dengan Pemda NTB, Korem dan Kapolda NTB, besok rencananya akan turun ke Kabupaten seperti Dompu dan Bima yang selama ini sering terjadi konflik" tutupnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: