KAMIS, 25 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Wacana kenaikan harga Rokok 50 Ribu per bungkus yang digulirkan oleh Kebijakan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Manusia Universitas Indonesia (UI) tersebut, dililiti oleh agenda asing untuk mengobrak abrik anak bangsa.


Dia menjelaskan wacana itu hanya meng-update kepentingan asing, agar LSM tersebut mengkampanyekan. Hal sangat berpengaruh kepada keberlangsungan petani tembakau.

"49 persen wilayah tembakau di Indonesia, ada di Jawa timur, Saya memperjuangkan ini untuk kepentingan konstitusi saya. Ini sah saya perjuangkan,"kata Misbhakun dalam Diskusi Dialektika Rokok dan Nasib Petani Tembakau, di Press Room Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Walaupun saya dimaki-maki memperjuangkan petani, tapi ini demi Hajat orang banyak, buruh, petani tembakau harus diperjuangkan. Mereka berhak hidup di wilayah Indonesia ini," sambungnya

Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa anak bangsa hanya menggantungkan hidupnya di petani, jadi, ada riset yang mengatakan bahwa petani tembakau harus alih profesi.

"Tidak semudah itu petani mengalihkan profesi,"imbuhnya

Semestinya pemerintah melihat sampai saat ini, nilai tukar petani tembakau itu terbesar, artinya manfaat ekonomi ini yang dibutuhkan.

"Makanya di DPR saya menginisiasi RUU pertembakauan, dengan RUU tersebut kita ingin menaikkan kesejahteraan petani tembakau, petani cengkeh dan sebagainya termasuk industri, bahkan kita juga yang mengatur regulasi mengenai pendistribusian rokok itu sendiri,"paparnya

Jadi, tuturnya, perlu hati hati terhadap tolak ukur Survei yang ada. Janganlah kebijakan Negara itu kemudian didasari oleh survei yang dibiayai oleh pihak asing, lantas dijadikan sebagai aspek penerimaan Negara.

Lebih jauh Misbakhun menyampikan ada sekitar 6,2 juta yang terlibat langsung dalam industri pertembakaun, jika harga rokok itu dinaikkan maka implikasinya luas.

Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah, setiap kenaikkan cukai rokok, itu tidak identik dengan kenaikan penerimaan negara tapi malah lahirlah rokok rokok illegal.

"Jadi harus hati-hati, perlu kebijaksanaan dari pemerintah untuk menanggapi hasil survei tersebut,"pungkasnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: