SENIN, 8 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meminta daerah setempat serius menangani adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pasalnya masalah tersebut dapat mengancam gangguan psikologis terhadap korban sendiri maupun keluarganya, sehingga dalam semua aspek pemerintah berkewajiban mencover secara sungguh-sungguh.

Selama ini pemerintah daerah yang ada di ujung timur Pulau Madura dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih setengah hati, hal itu terlihat ketika ada korban dan keluarganya sampai mengadu ke lembaga yang lebih tinggi di Jakarta. 

“Jadi dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah ini bukan hanya dilakukan pendampingan untuk pemulihan psikologisnya saja, tetapi dalam proses hukumnya pemerintah daerah juga bisa ikut mengawal. Karena jika sampai korban melaporkan ke lembaga di pusat daerah kan mestinya malu, artinya di daerah ada apa, kok sampai melaporkan ke pusat,” kata Abrari Alzael, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Senin (8/8/2016).

Disebutkan, hal seperti menunjukkan pemerintah daerah tidak serius mengcover proses hukum masalah kekerasan seksual tersebut. 

“Jadi pantas diduga penanganan hukum kasus kekerasan seksual di tingkatan daerah dianggap agak lemah oleh korban, makanya mereka samapi melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta,” jelasnya.

Dalam kasus kekerasan seksual tersebut sebanyak enam anak dibawah umur asal Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep menjadi korban sodomi oleh seorang guru gaji beberapa bulan lalu. Namun pihak keluarga merasa tidak puas dengan penanganan hukum di daerah ini akhirnya melaporkan ke berbagai lembaga yang akan dapat membantunya dalam penanganan proses hukum supaya para korban mendapatkan keadilan. 
[M. Fahrul]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: