JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad Mustaqim mengusulkan agar ada introspeksi dan evaluasi terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang hasilnya cenderung berpaham liberal. Dengan perubahan amandemen berturut selama empat tahun, berdampak pada undang-undang yang cenderung liberalisme.


Dia mencontohkan, tentang keanggotaan MPR RI telah bergeser dari semangat para pendiri bangsa, yaitu meniadakan keterwakilan golongan dan utusan daerah dengan tata cara pemilihan melaui sistem terbuka.

"UUD 1945 hasil amandemen khususnya tentang Keanggotaan MPR RI telah bergeser dari semangat para pendiri bangsa dengan meniadakan keterwakilan golongan dan utusan daerah dengan tata cara pemilihan melalui sistem terbuka," ungkap Achmad di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Achmad menjelaskan, dengan melakukan Amandemen UUD 1945 dengan semangat para pendiri bangsa, maka MPR bisa menjadi lembaga tertinggi yang mempunyai privilege menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara yang sering menimbulkan instabilitas.

"Seperti perselisihan antara presiden dengan DPR, perselisihan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung (MA) atau KPK dengan Kepolisian,"tandasnya

Disebutkan juga, contoh lain dari hasil amandemen sebelumnya yang cenderung berpaham liberal yakni kepemilikan saham asing di Indonesia bisa seratus persen.

Dikatakan, bagaimana mungkin kalau Pancasila tidak memberi ruang liberalisasi tapi aturan di bawahnya mengadopsi liberalisme.

"Semoga Perubahan Sosial yg mendasar pasca Amandemen UUD 1945 yang cenderung berpaham liberal bisa menjadi bahan renungan, demi Pancasila maka PPP akan bergerak bersama rakyat," tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: