JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Komisi II DPR RI telah membahas sejumlah peraturan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Peraturan KPU untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun, tidak dijelaskan secara detail aturan tersebut.


Dalam aturan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan wakil Walikota. Yang berbunyi: foto, nama Presiden, Wakil Presiden RI yang sedang menjabat tidak boleh dicantumkan dalam alat peraga kampanye, bahan kampanye tidak diperbolehkan.

Menanggapi hal ini, wakil ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa aturan yang dibuat KPU dan Bawaslu tidak berkonsultasi dengan DPR sebelum menerbitkan Undang-Undang (UU).

Sebab, menurutnya, sebuah peraturan selayaknya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, semestinya mengikuti aturan hukum sesuai tata perundangan yang ada.

"Yang paling tinggi itu UUD 1945, perundang-undangan, kemudian peraturan yang lain," ungkap Agus di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Untuk itu, ia menjelaskan, PKPU seharusnya berpedoman dengan UU Pilkada untuk mencegah norma-norma baru yang tidak sesuai perundangan.

"Jadi sebaiknya mengikuti UU, sebab kami ketahui apa yang dibahas oleh KPU dan Bawaslu di komisi II DPR, tidak disampaikan dan tidak disebutkan secara teknis," pungkasnya

Agus melanjutkan, hal penting yang harus diingat oleh seluruh pihak dalam membuat sebuah peraturan yakni tidak bertentangan dengan hati nurani masyarakat.

"Sehingga tidak menimbulkan perdebatan," Tutupnya
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: