SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Persidangan terkait dengan kasus perkara "Kopi Sianida" dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali menghadirkan keterangan seorang saksi yaitu ahli Hukum Pidana bernama Prof. Dr. Mudzakir, yang belakangan diketahui bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Mudzakir juga tercatat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Prof. Dr. Mudzakir, Ahli Hukum Pidana sebelum bersaksi dalam persidangan Kopi Sianida
Dalam kesaksiannya di dalam ruangan persidangan, Mudzakir menyatakan bahwa pada umumnya keaslian barang bukti dalam sebuah kasus pidana pembunuhan sangatlah penting artinya, sehingga sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka terlebih dahulu harus disertai dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pernyataan Mudzakir tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) yaitu sesuai dengan Perkap Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 sesuai dengan Pasal 59 yaitu tentang Tindak Pidana yang disebabkan karena keracunan. Maka berdasarkan Peraturan Kapolri maka penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana pembunuhan harus dibuatkan BAP nya.

Prof. Dr. Mudzakir (kanan) bersumpah sebelum bersaksi dalam persidangan
"Penyitaan segala sesuatu yang terkait dengan barang bukti tersebut harus asli atau original, sehingga barang bukti dalam kasus perkara pidana pembunuhan juga harus dibuatkan BAP nya, apabila penyitaan barang bukti tersebut belakangan diketahui tanpa disertai pembuatan BAP nya, maka dengan demikian berarti barang bukti yang disita tersebut adalah tidak sah dimata hukum" demikian dikatakan Prof. Dr. Mudzakir  S.H., dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin siang (26/9/2016).

Mudzakir mengatakan "dasar pembuatan BAP untuk barang bukti yang disita dalam suatu perkara kasus perkara pidana berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap), dimana dalam penyitaan barang bukti juga harus disertai dengan sejumlah keterangan saksi-saksi yang bersangkutan, setelah semuanya lengkap, baru kemudian baru bisa dibuatkan BAP nya, tanpa barang bukti yang asli atau original, maka pembuatan BAP tersebut juga tidak sah dimata hukum" katanya saat bersaksi didalam ruangan persidangan di PN Jakarta Pusat.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: