JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Tertangkapnya Damayanti Wisnu Putranti, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada bulan Januari 2016 yang lalu merupakan titik awal dalam rangka pemberantasan korupsi di Bidang Infrastruktur.

Suasana demo dan orasi AMDAK di depan Gedung KPK
Sementara itu apabila dikaitkan dengan agenda Nawa Cita yang didengungkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam program kerjanya salah satunya adalah ingin melakukan percepatan pembangunan khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Maka pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, dengan demikian porsi anggaran untuk infrastruktur tentu lebih besar daripada bidang-bidang lainnya.

Demi mendukung semua program pembangunan infrastruktur tersebut, tentu saja Pemerintah Pusat memberikan porsi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diprioritaskan lebih besar untuk Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah total nilai anggarannya mencapai sekitar 104,081 triliun Rupiah.

Namun sayangnya anggaran triliunan tersebut belakangan sebagian diduga  dijadikan peluang untuk "bagi-bagi proyek" seperti yang terjadi di Komisi V DPR RI. Tertangkapnya Damayanti Wisnu Putranti yang saat itu masih aktif sebagai Anggota Komisi V DPR RI dari F PDIP dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu fakta dan kenyataan yang tidak bisa disangkal atau dibantah.


Saat ini Damayanti Wisnu Putranti sedang dalam proses vonis di Pemgadilan Tipikor Jakarta, sementara itu dua orang rekannya yang sama-sama duduk sebagai Anggota Komisi V DPR RI, masing-masing adalah Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) saat ini sedang menjalani proses penyelidikan oleh KPK.

Selain menyeret beberapa politisi Anggota Komisis V DPR RI, KPK juga memvonis Abdul Khoir yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Windhu Tunggal Utama telah divonis 4 tahun penjara. Namun hingga kini nama-nama pengusaha lainnya, salah satunya seperti Benny Laos sampai sekarang belum menjalani pemeriksaan oleh KPK. Padahal diduga Benny Laos juga telah menyetorkan uang senilai 1 miliar Rupiah kepada seorang Anggota Komisi V DPR RI yang diduga bernama Andi Taufan Tiro.

Deddy, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Daerah Anti Korupsi (AMDAK) mengatakan "kami dari AMDAK meminta KPK agar segera menangkap dan memeriksa saudara Benny Laos yang diduga telah menyuap Anggota DPR RI untuk mengamankan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kami juga meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas adanya dugaan persekongkolan dan korupsi antara politisi Anggota Komisi V DPR RI di Senayan dengan dengan para pengusaha" katanya saat memimpin orasi di depan Gedung KPK Jakarta, Jumat pagi (16/9/2016).
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: