KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah menilai pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang menjadi salah satu andalan program pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini belum tampak implementasinya di lapangan.


Menurut Anang, kebijakan menteri di tingkat teknis belum menunjukan 'Roadmap' atau peta jalan atas komitmen yang dijalankan.

"Hingga saat ini kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristek Dikti belum menunjukkan arah yang konkret terkait program pendidikan vokasi,"kata Anang kepada Cendana News di Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Khusus untuk Kementerian RistekDikti, jelas dia, hingga tahun kedua pemerintahan ini belum ada langkah konkret yang disusun oleh Menteri Nasir terkait program pendidikan vokasi.

Dikatakan, ada sebanyak 5.545 unit SMK di Indonesia. Kondisi tersebut berbeda dengan pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi yang jauh lebih rendah.

"Ya, hanya 5 persen jumlah pendidikan vokasi di perguruan tinggi dari total perguruan tinggi se Indonesia," imbuhnya

Namun, dirinya tidak menampik terdapat sejumlah kendala teknis dalam pemenuhan kuantitas pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi, terkait sumber daya pengajar yang minimal harus pendidikan S2.

"Persoalannya, sangat sulit menemukan akademisi yang S-2 mengajar vokasi. Lazimnya akademisi cenderung text book sedangkan pendidikan vokasi cenderung dinamis dan inovatif,"paparnya

Lebih lanjut Anang mengingatkan dengan situasi saat sekarang, mestinya pemerintah dapat mencari jalan keluar dengan membuat rumusan konkret untuk mengatasi kendala di lapangan.

Karena, sambung Anang, pendidikan vokasi ini menjawab kebutuhan terhadap SDM yang siap pakai, terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: