SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi VII DPR RI, Inas Nasrullah meminta Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). 


"Jadi UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas itu sesungguhnya sudah dalam keadaan lumpuh karena beberapa pasalnya sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi,"ujar inas dalam diskusi bertema Migas Dari Hulu ke Hilir dan Kaitannya dengan RUU Migas di Ruang Rapat Fraksi Hanura, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Banyak sekarang aturan yang sudah dicoret-coret karena dibatalkan oleh MK. Artinya aturannya sudah lumpuh. Kalau tidak ada kaki tangan gimana mau kerja,"sambungnya.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR RI tengah menggodok revisi UU tersebut, proses ini yang tengah masih dilakukan oleh DPR.

Inas menyampaikan, Sebelum UU Migas keluar di Komisi VII, dirinya berharap Presiden keluarkan Perppu. Hal tersebut sudah dalam keadaan mendesak, bahkan proses di DPR pun tidak akan selesai diakhir tahun.

"Mandeknnya Rancangan Undang-undang ini mengakibatkan kalangan pelaku usaha di sektor migas mengalami banyak kerugian,"tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: