JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi VII DPR RI, Endre Saifoel menyesalkan lemahnya pengawasan aparat kepolsian dalam menangani ekspor hasil tambang belakangan ini.


Dia menegaskan bahwa mengambil hasil tambang di lahan milik orang lain dan kemudian mengekspornya merupakan suatu kesalahan besar.

“Ekspor zircon di Kalimantan tak ada izin usaha pertambangan khususnya (IUPK). Bahkan, Izin clear and clean (C&C) itu tidak memenuhi syarat. Mengambil zircon di lahan milik orang lain, jelas tindakan yang salah,” Sebut Endre kepada Cendana News di Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Dikatakan, sesuai informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami  Komisi VII DPR, PT Takaras Inti Lestari (TIL) perusahaan di Kalimantan Tengah yang menambang zirconium (Zr) tersebut, mengambil bahan baku bukan dari lahan milik sendiri, tetapi dari sumber lain. Bahkan Agustus lalu mengekspor 400 ton.

Menurutnya, suatu usaha pertambangan mengambil bahan baku dari lokasi yang ada C&C, maka lingkungan hidup terlindungi dan pemasukan ke negara menjadi jelas.

"Agustus 2016 lalu, PT TIL Dexter yang merupakan anak perusahaan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), mengekspor Zr sebanyak 400 ton. Sedangkan dari foto-foto lokasi milik Takaras akhir pekan lalu, sudah lama tidak dikerjakan," tuturnya.

Untuk itu dirinya menjelaskan, terkait kebijakan C&C yang diberlakukan Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) sejak Mei 2012 hanya bertujuan melindungi lingkungan hidup dan pemasukan bagi negara dan pemerintah daerah (Pemda).

“Kalau bahan tambang bukan diambil dari lokasi yang memiliki C&C, lingkungan hidup akan rusak. Tambang adalah non-renewable, jadi generasi mendatang hanya mendapat ampas kosong yang merusak,” tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: