KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Apoteker di seluruh Indonesia diminta meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan praktek. Sanksi keras berupa pencabutan sertifikasi kefarmasian dan pencabutan registrasi akan diberlakukan guna memberikan efek jera.


Hasil Rapat Kerja Nasional 2016 Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Yogyakarta, memutuskan sejumlah langkah penting dalam upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan mendapatkan obat palsu, ilegal atau obat yang tidak tepat peruntukkannya.

Tak sekedar merumuskan program, Rakernas 2016 IAI juga sepakat akan menjatuhkan sanksi tegas bagi para apoteker yang kedapatan melakukan praktek secara tidak bertanggung-jawab.

Ketua Umum IAI, Nurul Falah Edi Pariang, ditemui Kamis (29/9/2016) mengatakan, praktek apoteker yang bertanggung-jawab adalah apoteker yang hadir atau ada di apotik selama jam buka. Jika apoteker sedang tidak berada di tempat, apotek tidak dibolehkan memberikan pelayanan informasi obat-obatan dengan resep dokter.

"Sehingga setiap apotek yang apotekernya sedang tidak ada, diminta untuk memasang pengumuman agar masyarakat bisa membeli obat dengan resep dokter di apotik lain yang ada apotekernya,"jelasnya.

Nurul mengatakan, langkah tegas akan diterapkan terhadap apoteker yang tidak bertanggung-jawab guna meningkatkan jumlah dan mutu apoteker di Indonesia. Dalam pemberian sanksi tegas, kata Nurul, organisasi akan mengusulkan agar sertifikasi kefarmasian seorang apateker tak bertanggung-jawab untuk dicabut, dan mengusulkan dicabutnya surat tanda regsitrasi sehingga apoteker itu tidak bisa melakukan praktek apoteker lagi secara resmi.

Nurul menegaskan, langkah tegas diperlukan guna meningkatkan mutu apoteker dan melindungi masyarakat dari kemungkinan obal ilegal atau obat palsu. Di sisi lain, Nurul juga berharap agar masyarakat membeli obat di apotek resmi dan ada apotekernya yang bertugas, sehingga terhindar dari penggunaan obat palsu, ilegal dan kesalahan penggunaan obat.

Diakui Nurul, hal demikian saat ini memang belum biasa dilakukan di Indonesia. Pasalnya, selama ini pasien selalu membeli obat dengan menyuruh orang lain sehingga dimungkinkan ada ketidak-telitian dalam membeli obat. Karena itu, Nurul juga mengimbau agar pasien yang sekiranya masih bisa membeli obat sendiri untuk datang ke apotek.

Sementara itu, jumlah apoteker di Indonesia saat ini dikatakan Nurul sudah mencukupi. Saat ini, jelasnya, terdapat 58.000 apoteker yang tergistrasi, dan setiap tahun perguruan tinggi kefarmasian meluluskan sekitar 5.000 sarjana farmasi.

"Jumlah itu sudah cukup, hanya penyebarannya yang belum merata. Maka, ke depan kita akan mengusulkan agar Pemerintah turut melakukan upaya pemerataan tenaga kefarmasian, seperti yang dulu pernah dilakukan melalui program PTT atau Pegawai Tidak Tetap,"pungkasnya.
[Koko Triarko] 

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: