JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

MAUMERE --- Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD Sikka terancam tidak mendapat gaji selama 3 bulan bila tidak segera merubah Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibatalkan Gubernur NTT selaku wakil dari pemerintah pusat.

Yani Makin anggota DPRD Sikka fraksi Nasdem
Untuk itu, DPRD dan Pemda Sikka harus segera melakukan asistensi dan membuat perubahan terkait pasal dalam Perda yang dibatalkan tersebut agar segera mungkin bisa dihasilkan Perda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita belum juga melaksanakan asistensi dan diharapkan Selasa (20.6/2016) bisa segera dilakukan agar tidak berlarut-larut penyelesaiannya” ujar Yani Making.

Anggota fraksi Nasdem ini saat ditemui Cendana News di gedung DPRD Sikka, Jumat (16/9/2016) mengatakan, bila tidak segera membuat Perda perubahan maka Pemda Sikka juga terancam sanski pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Sudah beberapa kali asistensi tidak bisa dilakukan karena katanya tidak ada dana untuk itu.Dananya sudah habis” jelasnya.

Hampir semua daerah di provinsi NTT sebut Yani sapaan karibnya belum melakukan asistensi dan membuat Perda pengganti. Dirinya berharap agar setelah asistensi, pembahasan Perda pengganti segera dilakukan dan cepat selesai.

Gedung DPRD Kabupaten Sikka
“Waktu kita sudah terlambat dari ketentuan yang diberikan sehingga harus sesegera mungkin mengambil langkah agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan semua pihak baik DPRD, Pemda Sikka dan masyarakat umum” tegasnya.

DPRD bersama Pemda Sikka papar Yani telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang baru sebagai pengganti dari 3 buah Perda yang telah dibatalkan gubernur NTT yakni Perda No.11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Juga Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah dirubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.Serta ada satu lagi Perda yang juga dibatalkan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Dalam surat keputusan gubernur yang diterima Cendana News, ditegaskan bahwa bila tidak segera dilakukan perubahan dan masih melaksanakan Perda yang dibatalkan maka DPRD dan Pemda Sikka terancam dikenai sanksi tidak dibayarkannya hak-hak keuangannya selama 3 bulan.

Selain itu, penyelenggara pemerintahan daerah masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh gubernur dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan atau DBH bagi kabupaten atau kota yang bersangkutan.
(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: