RABU, 14 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Sedikitnya tiga langkah mayoritas yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani defisit anggaran yang terjadi pada tahun ini. Adapun defisit neraca APBD 2016 mencapai Rp577,48 miliar.


Menurut Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, tiga langkah mayoritas itu dengan melakukan penghematan, pemangkasan dan penyusunan skenario keuangan tahun anggaran 2017. 

"Kondisi keuangan daerah mulai terlihat defisit sejak akhir tahun lalu. Saat pemerintah pusat pangkas dana bagi hasil (DBH) 2015, khususnya dari sektor migas. Seharusnya Balikpapan dapat Rp.800 miliar, namun hanya Rp.200 miliar," jelasnya, Rabu (14/9/2016).

Kondisi defisinya anggaran tersebut bukannya berkurang, Rizal menyebutkan nominal defisit bertambah saat pemerintah kota harus mengembalikan sebagian DBH ke pemerintah pusat yang dinilai kelebihan salur. Tak hanya itu, bantuan keuangan dari Pemprov Kalimantan Timur juga dikurangi sebesar Rp48,08 miliar. Sehingga, nominal defisit riil ditambah kelebihan salur yang harus dibayar dan ditambah pengurangan bantuan keuangan menjadi Rp577,48 miliar.

"Karena kami harus mengembali lebih salur itu, maka kami layangkan surat protes dimana dulu setiap kali pemerintah pusat transfer tunjangan profesi guru selalu dilebihkan 10 persen sebagai antisipasi kalau ada guru yang sudah disertifikasi. Dulu tidak tidak dipermasalahkan, sekarang diakumulasi dan dikembalikan," keluhnya.

Rizal mengatakan defisitnya anggaran ini berdampak pada rasio alisasi yang ditetapkan sebesar Rp304 miliar. Rasionalisai dengan penghematan itu dilakukan dengan meniadakan perjalanan dinas dalam kegiatan, biaya BBM kendaraan, biaya kegiatan seremonial, kegiatan pameran, pengadaan kendaraan, bahkan meniadakan biaya makan dan minum pegawai.

Strategi lainnya, adalah penggunaan sisa lelang tahun berjalan, menghentikan kegiatan yang belum dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan dengan kriteria tertentu, menjadwalkan pembayaran proyek yang dapat diselesaikan kegiatan fisiknya untuk dibayar pada kuartal I/2017, penundaan penyertaan modal pada BPD, PDAM, dan Perusda.

"Kami juga ada opsi lainnya yakni mengajukan pinjaman pada perbankan. Kondisi defisit ini diperkirakan juga akan terjadi tahun depan," tutupnya.
[Ferry Cahyanti]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: