RABU, 14 SEPTEMBER 2016

MAUMERE --- Sejak pemberlakukan Tax Amensty July 2016 hingga Rabu (14/8/2016), dua minggu sebelum berakhirnya periode pertama tax amensty tanggal 30 September 2016, tercatat baru 90 wajib pajak yang memanfaatkannya.


Dari jumlah tersebut, wajib pajak perorangan berjumlah sekitar 70 orang sementara sisanya merupakan wajib pajak Badan. Sementara itu jumlah uang yang sudah disetor sebanyak sekitar 1,2 miliar rupiah.

Demikian disampaikan Bonarsius Sipayung,kepala Kantor Pajak Pratama Maumere saat ditemui Cendana News,Rabu (14/9/2016) di kantornya di jalan El Tari Maumere.

Dikatakan Bonarsius, jumlah tersebut masih sangat kecil dan masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya.

“Tax amnesty tidak mungkin memberatkan wajib pajak, diampuni kok dianggap berat,” ujarya.

Dipaparkan pria berdarah Batak ini, harta yang diungkap di dalam negeri dan ditebus sebelum 30 September 2016 dikenakan biaya 2 persen, sementara periode kedua 31 oktober sampai 31 Desember 2016 dikenai bunga 3 persen.


Sedangkan pada periode ketiga sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 dikenai tarif 5 persen. Untuk harta yang di luar negeri dan dibawa ke dalam negeri maka tarifnya sesuai dengan tarif 3 periode di atas.

“Kalau hanya mendeklarasikan atau melaporkannya saja maka dikenai tarif 2 kali lipat dari tarif di 3 periode diatas,” terangnya.

Untuk UMKM dengan omset dibawah 4,8 miliar rupiah sebut Bonarsius, akan dikenakai tarif 0,5 persen. Ini sangat meringankan namun banyak orang yang belum tahu kebenaranya dan asal berbicara saja.

“Coba dibandingkan kewajiban membayar tebusan ini selama tax amnesty dengan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan maka tax amnesty lebih murah,” tegasnya.

Bila belum melapor dan tidak ikut tax amnsty, oleh Undang-Undang dianggap sebagai penghasilan maka dikenai tarif 35 persen bagi perorangan dan badan 25 persen serta ditambah sanksi 200 persen dari pajak yang harus dibayar.

“Ini sangat memberatkan wajib pajak makanya kita himbau semua warga agar memanfaatkan periode tax amnesty ini,” pintanya.

Jika masih ada yang tidak patuh, nantinya akan berhadapan dengan negara sebab undang-undang tax amnesty dibuat oleh pemerintah dan DPR yang mewakili rakyat.

“Kalau ikut TA tapi ada obyek pajak yang belum dilaporkan maka yang dikenai sanksi yang belum dilaporkan itu saja,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere membawahi 3 kabupaten yakni Lembata, Flores Timur dan kabupaten Sikka. Saat berada di kantor ini, terlihat beberapa wajib pajak sedang mengisi formulir secara online dipandu petugas pajak.
[Ebed De Rosary]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: