SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Balikpapan menilai perlu kajian yang mendalam apabila Zakat menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, di kota lain seperti Aceh menerapkan pola tersebut dengan payung hukum peraturan daerah.

Kantor Baznas Kota Balikpapan
Menurut Anggota Baznas Kota Balikpapan Jailani, hal itu sudah diterapkan kota Banda Aceh beberapa tahun lalu dengan payung hukum peraturan daerah. Namun dalam pengelolaan dipisahkan.

"Harus dibedakan penggunaannya karena dana zakat itu dihimpun dari umat lslam, sedangkan dana pajak atau retribusi itu dari umum bukan diambil dari klasifikasi agama" jelasnya, Senin (26/9/2016).

Jailani berpendapat, hal itu sebenarnya dapat dilakukan oleh  Pemkot Balikpapan namun perlu kajian mendalam sehingga dapat diterapkan dengan baik. 

"Konsep ini harus dikaji lagi oleh ahlinya agar dalam penerapannya bisa berjalan dengan benar," bebernya.

Disebutkannya, potensi zakat di Balikpapan sebesar Rp 42 miliar.  Namun jumlah itu masih lebih besar karena belum banyak yang tergarap. "Jika dikelola pemerintah, itu sangat baik sekali untuk menambah PAD pemkot, hanya saja pengelolaanya harus dibedakan," tegas Jailani yang juga Sekretaris MUI Balikpapan.

Untuk diketahui, sistem pengelolaan zakat di Balikpapan masih dikumpulkan melalui Baznas yang diberi kewenangan untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah islam

"Yang jelas pengelolaan zakat yang disimpan di Baznas ini harus mengarah pada 8 asnaf, sementara infak dan sedakah masih bersifat umum selama digunakan untuk kegiatan keislaman," katanya.

Jailani menambahkan di Aceh, setiap pengusaha muslim yang mendapatkan proyek dari pemerintah, wajib bersedia untuk dipotong sebesar 0,5 persen sebagai bentuk infak atau sedekah.
(Ferry Cahyanti)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: