KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

SUMENEP --- Ratusan desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, rupanya hingga saat ini masih belum menyetor Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2016.  Akibatnya, desa-desa tersebut terancam tidak bisa menerima Dana Desa (DD) tahap kedua, karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai aturan yang ada.

Dari sebanyak 330 desa di wilayah ujung timur Pulau Madura ini hanya terdapat 29 desa yang melaporkan penggunaan dana desa tahap pertama pada tahun 2016. Sedangkan sisanya yang belum menyetor laporan sebanyak 301desa, sehingga jumlahnya cukup banyak. Padahal pihak terkait sejak awal sudah mewanti-wanti agar penyetoran laporan penggunaan dana desa sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Agustus tahun 2016.

“Sampai sekarang laporan semester pertama masih belum final semua, itupun yang sudah menyetor hanya ada 29 desa, baru 10 persen. Jadi kalau itu tetap tidak diselesaikan, maka dana desa tahap kedua tidak akan bisa dicairkan,” kata Ahmad Masyuni, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, Kamis (22/9/2016).

Disebutkan, pihaknya sudah mewanti-wanti pihak kecamatan agar mengintruksikan terhadap desa-desa di wilayahnya untuk secepatnya menyetorkan laporan penggunaan dana desanya. Supaya dana desa tahap selanjutnya bisa dicairkan dan digunakan oleh desa. Tetapi dengan keterlambatan itu ia juga akan melakukan komunikasi dengan kementerian keuangan, apakah desa yang laporannya terlambat masih bisa diberikan toleransi.

“Kami berharap penggunaan dana dana dilaksanakan secara agar transparan dan bisa diakses oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya bisa dikontrol, sebab hal ini buka rahasia lagi,” jelasnya.

Sedangkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan yang cukup drastis dari sebelumnya. Setiap desa mendapatkan dana masing-masing berada dikisaran 1 Miliar rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dalam sektor peningkatan ekonomi masyarakat. 
[M. Fahrul]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: