KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Asisten Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam), Bambang Sugeng mengatakan, isu Sara, sumber daya alam (SDA), sengketa lahan dan sengketa batas wilayah di Indonesia masih masih menjadi pekerjaan belum terselesaikan.


"Semua isu tersebut dalam perjalanannya kerap menjadi penyebab terjadinya konflik di tengah masyarakat, karena itulah butuh peran serta semua kalangan untuk bisa segera diselesaikan" kata Bambang di Mataram, Kamis (22/9/2016).

Menurutnya, tanpa keterlibatan dan peran serta semua kalangan aparat pemerintahan, Gubernur, Bupati, Walikota, aparat hukum, tokoh agama, budaya dan masyarakat, langkah penyelesaian akan menjadi sulit dilakukan.

Berdasarkan data Kemenkopolhukam RI, kasus seengketa terkait isu Sara, SDA, kepemilikan lahan dan sengketa batas wilayah di Indonesia mencapai 209 kasus, baik sengketa yang melibatkan antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan Pemda setempat.

"Semua isu tersebut dalam kenyataannya seringkali menjadi pemicu konflik, jadi harus segera mendapatkan penangan bersama, jangan sampai dibiarkan terbengkalai dan berlarut-larut" jelasnya.

Ditambahkan, di NTB sendiri masalah sengketa yang paling banyak dan sering terjadi terkait kepemilikan lahan dan SDA, semua kasus tersebut Kemenkopolhukam targetkan bisa rampung pada 2019.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: