SELASA, 27 SEPTEMBER 2016

PONTIANAK --- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menginginkan para buruh migran yang bekera di luar negeri untuk diberikan layanan eskra. Dirinya menyebut, TKI merupakan seorang investor dan memberikan sumbangan devisa bagi negara ini.


“TKI itu sudah selayaknya juga diberikan pelayanan seperti seorang investor,” kata Nusron Wahid, dalam acara Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (27/9/2016).

Ditegaskan, buruh migran merupakan asset yang tiada hingga. Oleh karena itu, negara wajib memperhatikan para buruh migran di luar negeri.

“Mereka juga warga negara yang telah menyumbang devisa, maka negara wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka,” ucapnya.

Ia berharap, dengan adanya program Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan, diharapkan lima Kabupaten di Kalimantan Barat yang dekat dengan perbatasan akan menjadi daerah yang bebas dari calo TKI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

“Beragam layanan dokumen TKI akan diintegrasikan dalam Kantor Layanan Terpadu ini, meliputi layanan administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, E-KTKLN, SKCK, serta keimigrasian. Layanan yang disediakan nantinya berbasis sistem informasi, non tunai dan terintegrasi,” ujarnya.

Adanya layanan terintegrasi di satu pintu ini, ia menyebut maka proses pengurusan dokumen TKI menjadi mudah, cepat, transparan dan pasti. “Pada saatnya apabila fasilitas ini beroperasi tentunya akan menghapus praktik percaloan, pungutan liar dan pengurusan dokumen palsu,” kata Nusron Wahid.

Untuk mewujudkan Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan ini tentunya banyak pihak terlibat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun siap memberantas TKI Ilegal yang selama ini bekerja di Malaysia.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mendukung penuh terkait program tersebut. “Saya dukung penuh program ini, Peraturan Gubernur akan direvisi sehingga sesuai dengan konsep program yang mendekatkan pelayanan ke kabupaten. Karena itu saya memilih 5 kabupaten yang dekat dengan perbatasan Malaysia untuk menjadi titik lokasi pelaksanaan program ini” kata Cornelis.

Sementara itu, Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan menegaskan,“KPK bukan hanya akan memberikan dukungan, tapi juga akan mengawasi setiap progress dari pembenahan tata kelola layanan TKI ini,” kata  Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan.

Dengan berjalannya Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan maka diharapkan layanan TKI menjadi layanan yang transparan, murah, cepat dan bebas praktek korupsi. Bersama dengan KPK dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membenahi tata kelola layanan TKI melalui Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan. Hal ini ditandai dengan “Kick Off” program tersebut yang dilaksanakan di Kantor Gubernur,  Selasa, 27 September 2016. 

Untuk diketahui, kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama “Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat“ oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Sanggau, Bupati Sambas, Bupati Sintang, Bupati Bengkayang, Bupati Kapuas Hulu, Walikota Pontianak, Kepala BNP2TKI, Dirjen Binapenta Kemenaker, Perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Duta Besar RI Untuk Malaysia, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Kepala OJK Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah BPJS Kalimantan Barat, dan disaksikan Pimpinan KPK. 


Program poros ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi sekaligus pembahasan rencana aksi program di kantor Gubernur Kalimantan Barat  pada 26 September 2016 kemarin dengan melibatkan 15 instansi terkait. Dalam program ini ada 3 terobosan layanan yaitu, Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu, Layanan Deportasi Terintegrasi dan Layanan Pemberdayaan TKI Produktif dan Keluarganya. Program ini akan diterapkan di 5 lokasi, yaitu Kabupaten Sanggau (Entikong), Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sintang.

Program Poros Sentra Pelatihan Dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan ini merupakan rangkaian pembangunan infrastruktur layanan TKI terintegrasi yang dimulai dari beroperasionalnya kantor layanan terpadu di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sejak 16 Februari 2016. Secara Paralel  juga sedang membangun 43 kantor Layanan Terintegrasi di 6 Provinsi daerah asal TKI yang akan tuntas pada tahun 2018. 
[Aceng Mukaram]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: