RABU, 28 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Pencegahan peredaran obat ilegal dan palsu menjadi fokus utama dalam pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (28/9/2016). Penutupan apotik rakyat pun diwacanakan sebagai upaya mencegah tidak terkontrolnya peredaran obat.


Ketua Komisi IX Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan DPR RI, Dede Yusuf, saat menghadiri pertemuan ilmiah tahunan IAI tersebut, mengatakan apotik rakyat yang semula didirikan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan obat, dalam perkembangannya sekarang tak bisa lagi diawasi sebagaimana peraturannya. Kondisi tersebut membuat apotik rakyat justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang tak bertanggung-jawab untuk memasok obat-obatan ilegal dan tanpa izin.

Dede mencontohkan, terungkapnya obat ilegal di Toko Pramuka di Jakarta beberapa waktu lalu, menunjukkan selama ini apotik rakyat yang tidak diawasi dengan ketat justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual obat dengan sangat bebas dan bahkan tanpa resep. 

"Kami di DPR sedang membahas pencabutan peraturan menteri kesehatan tentang apotik rakyat itu, dan membuat peraturan baru yang bisa mengembalikan apotik rakyat sesuai dengan fungsinya dan ada pengawasan ketat" ujarnya.

Lebih jauh Dede menjelaskan, apotik rakyat selama ini dipegang oleh seorang asisten apoteker yang tidak boleh menerima resep dokter. Sementara sesuai Permenkes yang dulu, lanjutnya, pengawasannya dilakukan petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita juga akan melepas keterlibatan BPOM dari kegiatan-kegiatan penyediaan obat yang sifatnya komersial, supaya pengawasan bisa maksimal" katanya.

Dede mengatakan, profesi apoteker harus dikembalikan sesuai peraturannya. Jika apoteker harus ada di tempat, maka asisten apoteker tidak boleh memberikan obat kepada pasien. Selama ini, kata Dede, yang terjadi tidak demikian, sehingga pasien seperti membeli obat begitu saja tanpa pengawasan. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: