JUMAT, 9 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Keberadaan tanaman tembakau di Indonesia, selain menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) maupun pajak cukai tembakau yang nilainya mencapai triliunan setiap tahun.


"Tembakau dalam perjalanannya juga menjadi komoditas tanaman yang memberikan dampak luar biasa dan positif bagi kemajuan perekonomian petani daerah penghasil tembakau di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB)" kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Suharso Monoarfa di Mataram, Jum'at (9/9/2016).

Karena itulah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertembakauan, selain mempertimbangkan masalah kesehatan, industri, pertanian dan daerah. Masalah kesejahteraan petani mesti menjadi hal yang mesti diutamakan dalam RUU tersebut, kalau sudah diberlakukan.

Dikatakan, NTB sebagai salah satu daerah pusat produksi tembakau nasional, dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebagai penghasil utama, tembakau harus perlu terus dikembangkan, mengingat peranan tembakau sangat signifikan bagi perekonomian masyarakat.

"Keberadaan Pemda ke depan juga harus lebih diperkuat, tidak saja kaitannya dalam memberikan perlindungan bagi petani, tapi tanaman tembakau di NTB, terutama Lombok juga perlu dikembangkan".

Terkait keluhan petani tembakau NTB tentang harga tembakau yang masih rendah, Suharso mengaku masih mencari tahu dan hari ini akan turun menemui petani tembakau di Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, apakah rendahnya harga, karena soal kualitas atau jenis tembakau yang ditanam petani.

"Kita pelajari dan dalami terlebih dahulu, hasilnya nanti akan disampaikan kepada Presiden, untuk selanjutnya ditindaklanjuti, kebijakan seperti apa yang akan dilakukan" pungkasnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: