RABU, 7 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Darso Wiyono, abdi dalem Keraton Yogyakarta, warga Dusun Ngemplak Caran, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Selasa mendatang akan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman, atas sertifikat hak milik atas tanah miliknya yang selama ini belum juga diberikan. 

Darso didampingi Nanang Hartanto
Darso atau Darsono Wiyono, abdi dalem Keraton Yogyakarta bergelar Ki Lurah Sastro Mangun Darsono (66), hingga kini masih harus berjuang mendapatkan haknya atas tanah miliknya seluas 1.745 meterpersegi dan 320 meterpesegi, yang menurutnya telah secara sewenang-wenang dirampas oleh pihak lain.

Seperti diketahui, kasus tersebut bermula sejak tahun 2012, ketika Darso kehilangan sertifikat tanahnya karena terjatuh di jalan saat hendak menjaminkan sertifikatnya tersebut ke sebuah Bank. Darso kemudian melapor ke BPN Sleman untuk melakukan pemblokiran. Namun, sekitar 1 bulan kemudian, seseorang bernama Ny. Eny Endah Royani mengaku sudah melakukan jual beli tanah milik Darso tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, Darso juga mendapat surat gugatan dari BPR Arta Mas Karang Anyar, Jawa Tengah. Darso saat itu dituduh telah menjaminkan sertifikat tanahnya ke BPR tersebut.

Namun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar Jawa Tengah, Darso bisa membuktikan jika tuduhan tersebut tidak benar. BPR Arta Mas dinyatakan tidak memiliki bukti kuat, demikian pula dengan Ny. Eny. Putusan yang memenangkan Darso itu pun juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah.

Berdasar dua putusan yang telah inkrah tersebut, Darso kemudian meminta sertifikat tanahnya ke BPN Sleman. Namun, hingga kini tanpa alasan yang jelas, BPN belum juga memberikan serifikat tanahnya. Maka, Darso pun hendak menggugat BPN Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman, atas tuduhan melawan hukum atau tidak patuh terhadap putusan hakim. 

Darso menunjukkan surat gugatannya
Untuk itu, Darso pun meminta bantuan hukum dan dibentuklah tim kuasa hukum yang terdiri dari beberapa pengacara dari tiga lembaga bantuan hukum, yaitu Jogja Police Watch Yogyakarta, Pusat Bantuan Hukum Jogjakarta (PBHJ) dan Dewan Pimpinan Daerah Konggres Advokat Indonesia (DPD KAI) Yogyakarta, yang diberi nama Tim Pembela Orang Susah. 

Dalam gelar pers di Kantor JPW Yogyakarta, Rabu (7/9/2016), Darso didampingi Nanang Hartanto dari PBHJ dan Kusno S Utomo dari JPW, mengatakan, jika Darso juga meminta kepada Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengganti sejumlah pejabat di Kantor BPN Sleman yang dinilainya tidak jujur. Kecuali itu, Darso yang juga pernah nekat mencium telapak kaki Sultan HB X untuk memohon bantuan, kali ini juga akan menemui Ibunda Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk meminta bantuan serupa.

"Saya ini orang susah kok dibuat susah. Saya akan terus berjuang mendapatkan tanah saya lagi. Tanah itu tanah warisan" ujarnya.

Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum Darso, Nanang Hartanto menjelaskan, melalui gugatan yang akan dimulai Selasa mendatang itu pihaknya mendesak kepada pihak BPN Sleman untuk segera mengembalikan atau menyerahkan sertifikat tanah milik Darso. Dengan tidak memberikan sertifikat tanah kepada Darso sebagai pemilik yang sah, kata Nanang, berarti BPN Sleman juga telah menyerobot tanah dan menghaki tanah milik Darso.

"Kami yakin, dengan beberapa bukti yang diberikan oleh Darso, gugatan kami nanti akan dikabulkan" pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: