JUMAT, 9 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar sindikat praktek prostitusi online kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) yang melibatkan anak-anak dibawah umur di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid merasa prihatin dengan semakin merebaknya kasus prostitusi anak di Indonesia.

"Kita prihatin, sebab para pelaku sudah berani terang-terangan membuat iklan di situs online," ungkap Hidayat di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/9/2016).

Untuk itu, dirinya minta pemerintah agar segera menuntaskan kasus tersebut, sebab kasus anak ini merupakan tanggungjawab negara.

Dikatakan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Menurut Hidayat, Perpu tersebut semestinya dikuatkan kembali agar dapat menyelesaikan permasalahan soal kejahatan terhadap anak-anak.

"Perpu tersebut masih ada kelemahan dan celah bagi pelaku," imbuhnya

Ia menjelaskan, yang namanya Perpu jangka waktunya terbatas, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, apabila Perpu itu disetujui oleh DPR maka akan dijadikan UU. Jika tidak disetujui, maka akan dicabut kembali. Oleh karena itu, hierarkinya setingkat dengan UU sehingga fungsi maupun materi muatan perpu itu sama dengan fungsi UU.

"Jadi rekan-rekan di Komisi VIII DPR dan Komisi III untuk betul-betul merespon hal ini," pungkasnya

Lebih Jauh, Hidayat menjelaskan bahwa kalau hanya Perpu tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Namun, segera merevisi Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap anak agar bisa betul-betul menghadirkan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

"Undang-Undang khususnya yang mencabuli anak dengan kegiatan seksual belum diterapkan. gay, non gay hukuman maksimal hanya 15 tahun kalau Perpu dinaikkan menjadi 20 tahun. Nah, mungkin ini yang harus dipikirkan kawan-kawan di DPR," katanya.

Bahkan, Hidayat juga mempertanyakan ancaman hukum maksimal 20 tahun terhadap pelaku kejahatan seksual anak tersebut, kenapa tidak diterapkan?

"Jadi saya sangat setuju jika Menkominfo melakukan proteksi dengan beragam situs yang melakukan kejahatan terhadap anak oleh kaum LGBT, Karena itu jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum," tutupnya.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: