KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

PONTIANAK --- Praktisi Adat Dayak dan pengurus Dewan Adat Dayak Nasional, Paulus Florus, meminta semua pihak tidak melakukan kriminalisasi para peladang di dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Dikatakan, para peladang membakar ladang untuk ditanami padi selalu mengacu kepada kearifan lokal. 


"Buka ladang dengan sistem bakar sudah dilakukan turun-temurun," ujar Paulus Florus dalam surat keterangan pers yang diterima Cendana News di Pontianak, Kamis (1/9/2016).

Pernyataan tersebut menyikapi penangkapan warga oleh jajaran Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), karena buka ladang dengan sistem bakar selama musim kemarau 2016. Langkah penegakan hukum dilakukan Polri dan TNI, mengacu kepada instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Instruksi keras Presiden Jokowi, agar menghadapi musim kemarau 2016 tidak meluas yang menimbulkan kabut asap pekat, merembes hingga ke negara tetangga yang berimplikasi dinamisnya situasi politik luar negeri sebagaimana terjadi selama musim kemarau 2015.

"Saya tidak menyalahkan TNI dan Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sesuai instruksi Presiden. Tapi ada sistem kearifan lokal yang mesti dihargai, di saat belum ditemukan teknologi aplikatif yang murah dan mudah, tentang sistem buka lahan diluar cara dibakar," ucap Paulus Florus.

Paulus Florus mengatakan, untuk tidak terjadi praktik kriminalisasi terhadap petani peladang, peran Kepala Daerah seperti gubernur, bupati dan walikota untuk bersinergi dengan TNI dan Polri. Dalam mewujudkan sinergitas, dibutuhkan sebuah Pos Komando aplikatif tempat berdiskusi dan evaluasi harian.

Ia menyatakan, dari hasil diskusi Pimpinan Daerah, dengan TNI dan Polri, muncul sebuah aksi mengikat di lapangan di dalam menangani Karhutla. Kuncinya para peladang mesti dibina di dalam membuka ladang dengan sistem bakar. Diantaranya membangun sekat bakar, agar api tidak meluas. Perlu pula diterapkan aturan internal berupa membakar ladang dengan sistem bergilir, agar asapnya tidak meluas.

"Ini hanya bisa terjadi kalau Kepala Daerah yang dimotori Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus aktif berkomunikasi dengan Polri dan TNI," kata Paulus Florus.

Paulus Florus menjelaskan, petani tradisional, terutama kalangan Suku Dayak, selalu melakukan.aktifitas pertanian di lahan kering, yakni Persulit Merah Kuning (PMK).


Paulus Florus mengatakan, munculnya kebakaran hebat setiap musim kemarau dalam 20 tahun terakhir, karena terjadi pemanfaatan lahan gambut secara masif untuk aktifitas ekonomi nonkonservasi.

"Faktanya di Kalimantan, orang Dayak tidak bermukim di lahan gambut," kata Paulus Florus. [Aceng Mukaram]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: