JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

BALI --- Organisasi yang bergerak di bidang kampanye lingkungan, Greenpeace mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan regulasi emisi dalam negeri. Media Officer Greenpeace Indonesia, Rahma Sofiana‎ menuturkan, hal itu perlu dilakukan lantaran regulasi emisi di Indonesia masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. 


Bahkan, jika dibandingkan dengan India dan Tiongkok, Indonesia masih jauh tert‎inggal. Hal ini utamanya berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan baku batu bara.

‎"Minimal pemerintah meperkuat regulasi emisinya dulu, karena regulasi kita masih jauh sekali di bawah standar WHO dan negara India dan Tiongkok," kata Sofiana di Rumah Sanur Denpasar, Jumat 16 September 2016.

‎Jika dibandingkan antara India dan Indonesia, maka akan terlihat sekali perbedaan mencolok mengenai standar baku mutu emisi PLTU batu bara. Di India, untuk sulfur dioksida (S02) berada pada angka 100mg/nm3. Sementara di Indonesia berada diangka 750 mg/nm3. Untuk merkuri, jika di India berada di angka 0.03 mg/nm3, di Indonesia justru hal itu belum diatur. 

"Untuk sulfur dioksida di Indonesia itu tujuh kali lebih berbahaya dari India," papar dia.

Sementara di dunia, ia melanjutkan, tengah menjadi tren mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar energi mereka.‎ 

"Salah satunya adalah India. Pada tahun lalu mereka menghentikan impor batu bara dan mulai mengembangkan tenaga surya 12 ribu MW tahun ini," katanya.

Selain India ada pula Myanmar yang membuat kebijakan energi dengan menarget 80 persen energi terbarukan. 

"Ada juga Uruguay yang bahkan menarget 90 persen energi terbarukan," ulas dia.

Ana, sapaan karibnya melanjutkan, memang teknologi energi terbarukan masih sangat mahal. Beberapa pihak bahkan pesimistis hal itu bisa dikembangkan di Indonesia. Ia pun punya saran agar hal itu bisa dikembangkan di Indonesia.

"Coba dibuat kebijakan yang lebih ramah terhadap investor ramah lingkungan, misalnya pajak insentifnya direndahkan. Singapura punya kebijakan untuk mengajukan kredit ke bank. Kalau kelebihaan kapasitas daya bisa dijual ke pemerintah," katanya.
[Bobby Andalan]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: