SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Kepala Pusat Studi Nasional Universitas Nasional (Unas) Iskandaryah Siregar menyampaikan dengan adanya MEA, sistem ekonomi, mata uang, dan institusi secara garis besar, menggeliat dalam hutang, perang Proxy yang tak berujung.


Jadi, sambungnya, sulit sekali untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi kesejahteraan yang merata, seolah, tampak bahwa sistem tersebut tak membawa kesejahteraan.

"Bahkan, elit penguasa di beberapa negara pun terlihat tidak berdaya menghadapi percaturan ekonomi pasca pelaksanaan MEA," ujar Iskandarsyah dalam Diskusi 'Prospek dan Strategi Menghadapi MEA, Membuktikan Cinta Produk Indonesia' di Tower Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, (19/9/2016).

Ia memaparkan, 250 juta orang rakyat, jika hari ini Indonesia memiliki kualitas sistem proteksi perdagangan, infrastruktur otonom dan kualitas kerja SDM yang mumpuni, maka dengan jumlah Lebih dari 40 persen pelaku yang terlibat dalam atmosfir ini, potensi kebangkitan ekonomi nampak terang di masa depan.

Namun, kata dia, disaat pemerintah Amerika memproteksi lajur perdagangan dengan China, malah negeri tirai bambu tersebut memberlakukan kesulitan dan beban tersendiri bagi produk impor yang masuk negaranya.

"Pemerintah Indonesia malah lebih ikhlas memberikan keleluasaan pihak asing untuk menguasai sendi sendi ekonomi yang tentu saja sulit dilawan dengan begitu kuatnya pendanaan mereka," ungkapnya

Sementara itu, direktur Pasar Induk Nusantara (PIN) Sutardi Partono menyatakan bahwa hinga saat ini pemerintah tidak memberikan andil yang signifikan dalam mempromosikan produk produk dalam negeri, yang Secara ilmiah jauh lebih berkualitas.

"Hingga hari ini banyak masyarakat Indonesia belum paham tentang MEA, baik potensi maupun konsekuensinya, mau gimana lagi harus pasrah ketika 'Starting Time' MEA dijalankan,"tandasnya.

Dikatakan, hal ini kedepannya sangat berpotensi menimbulkan culture shock Karena ketidakpastian masyarakat yang bisa mengakibatkan terjadinya kepanikan massal dan kemerosotan aktifitas ekonomi.

"Seolah-olah pemerintah Indonesia tidak peduli dan cenderung dengan sengaja menjerumuskan masyarakat dalam jurang kegelapan pasca MEA digulirkan," Kata Sutardi

Untuk diketahui, MEA berawal dari KTT yang dilaksanakan di Kuala lumpur Malaysia 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan ASEAN dengan menjadi kawasan makmur.

Kemudian dilanjutkan pada KTT Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integritas ekonomi regional di tahun 2020 Mendatang.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: