SELASA, 27 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Penggunaan morfin di bidang kesehatan untuk mengurangi beban rasa nyeri dan sakit merupakan hak asasi bagi pasien. Namun, ketersediaan di banyak rumah sakit selama ini masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan karena adanya ketakutan akan menimbulkan ketergantungan, dan banyak dokter takut dikriminalisasi akibat memberikan resep morfin.


Di bidang kesehatan, penggunaan morfin sebagai obat nyeri berat dibolehkan. Pemerintah pun telah menjamin penggunaan morfin di bidang kesehatan melalui berbagai regulasi yang menjamin akses morfin untuk mengatasi nyeri berat pasien di pelay­anan kesehatan. Regulasi itu menyebutkan, jika Pemerintah menjamin ketersediaan obat dari golongan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Demikian diungkapkan pengajar di Departemen Farmakologi, Dr. Rustamaji, M.Kes., saat menjalani Ujian Terbuka Doktor dengan disertasinya berjudul Akses Terhadap Morfin dalam Penerapan Kebijakan Obat Nasional di Indonesia, yang bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Selasa (27/9/2016).

Rustam mengatakan, dalam pelayanan kesehatan, morfin merupakan obat esensial untuk mengatasi nyeri berat. Sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) Kementerian Kesehatan Tahun 2014, ketersediaan morfin terdapat dalam bentuk lepas cepat 10 mg dan lepas lambat 10 mg dan 30 mg. Selain itu juga tersedia dalam bentuk injeksi intramuskuler, sukutan dan intravena.

Meski telah dirasakan manfaat dan keuntungan morfin bagi pasien, kata Rustam, masih banyak dokter yang enggan untuk memberikannya. Di sisi lain, pasien seringkali juga menolak penggunaan obat morfin karena takut adanya efek ketergantungan.

Menurut Rustam, pasien kanker merupakan pasien yang biasanya mendapatkan­ resep morfin. Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya memperbolehkan dokter di unit pelayanan kesehatan tingkat II  dan III  atau di rumah sakit untuk memberikan resep morfin. Hal demikian merupakan salah satu bentuk kontrol Pemerintah terhadap penggunaan morfin untuk kepentingan medis, mengingat diagnosis dan penanganan kanker hanya dilakukan di rumah sakit.

Sementara itu, para dokter sendiri juga masih banyak yang enggan memberikan resep morfin, karena takut berujung kepada persoalan hukum. Padahal, kata Rustam, sepanjang penggunaan masih berada di jalur medis, pemberian resep morfin oleh dokter akan dilindungi secara hukum.

"Penggunaan morfin dalam jalur medis adalah legal, dan ketergantungan yang mengarah kepada penyalahgunaan akibat pemberian sesuai ketentuan medis bisa dikatakan tidak pernah dijumpai," ujarnya.

Rustam juga mengungkapkan, adanya kekhawatiran dari pihak pasien dan dokter itulah yang menyebabkan minimnya ketersediaan morfin di banyak rumah sakit di Indonesia. Pasalnya, penyediaan di rumah sakit dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan riil yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jika tingkat penggunaannya rendah, otomatis perencanaan ketersediaannya pun juga rendah.

"Semestinya, kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan morfin oleh pasien tidak menjadi penghalang bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan dengan analgetika opioid morfin,"pungkasnya.
[Koko Triarko] 

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: