JUMAT, 9 SEPTEMBER 2016

ACEH --- Mencegah adanya manipulasi dukungan dan berbagai pelanggaran jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membuka pos pengaduan kecurangan Pilkada 2017.


Anggota DPR Aceh asal Partai Aceh, Azhari, mengatakan, dibukanya pos pengaduan tersebut terkait beredarnya informasi terkait pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan manipulasi dukungan oleh bakal calon gubernur dan wakil gubenur Aceh.

“(pencatutan KTP dan manipulasi dukungan) ini masalah serius, maka dari itu Komisi I DPRA yang membidangi persoalan hukum, politik, dan pemerintahan, akan membuka pos pengaduan bagi masyarakat. Masyarakat dipersilahkan melapor kepada kita,” ujar Azhari, kepada Cendana News, Jumat (9/9/2016).

Pos tersebut nantinya, kata Azhari berfungsi sebagai akses masyarakat yang ingin melaporkan kecurangan, terutama mereka yang hendak menempuh proses hukum karena merasa dirugikan. Nantinya, laporan yang diterima akan disampaikan langsung kepada Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Ia berharap, mulai proses hingga jelang Pilkada nantinya tidak banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Ia juga berharap masyarakat mau dan berani melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi agar proses demokrasi tersebut berlangsung dengan baik.

“Kita masyarakat berani melapor, pencatutan KTP tanpa izin tersebut merupakan tindak pidana, ini masalah yang cukup serius, dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada, pelakunya bisa kena denda sampai 72 bulan,” pungkas Azhari.
(Zulfikar Husein)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: