KAMIS, 1 SEPTEMBER 2016

ACEH --- Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggurkan salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keputusan MK tersebut terjadi setelah MK mengabulkan gugatan Mantan Gubernur Aceh, Abdullah, yang menggugat salah satu pasal di UUPA ke MK.


Sebelumnya, mantan Gubernur Aceh yang sempat mendekam di jeruji besi karena kasus korupsi, menggugat Pasal 67 Ayat (2) Huruf g UUPA ke MK. Pasal tersebut berisi tentang pelarangan terhadap mantan narapidana tidak boleh ikut dalam pilkada.

Gugatan mantan gubernur yang ingin maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatangpun akhirnya dikabulkan MK. Dilansir laman MK, persidangan terkait gugatan tersebut sudah dimulai sejak Juli 2016 silam.

Menanggapi keputusan MK tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Aceh (DPR) Aceh mengaku kecewa dengan putusan MK. Mereka menganggap MK telah melakukan peghinaan terhadap keistimewaan UUPA yang dihasilkan dari turunan butir perjanjian damai 2005 silam.

“Kita sangat menyesalkan terhadap keputusan MK yang menggugurkan Pasal 67 Ayat (2) Huruf g UUPA, ini sama saja dengan penghinaan bagi kita,” ujar Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari, kepada Cendana News, Kamis (1/9/2016).

Ia menilai, dengan keputusan tersebut MK dinilai telah melakukan pelecehan terhadap produk hukum Lex specialis atau produk hukum khusus. Menurutnya, UUPA merupakan produk Lex specialis, yang tidak bisa digugurkan begitu saja.

“Yang harus dipahami adalah UUPA ini berbeda dengan Undang-Undang umum lainnya, UUPA itu dilindungi Pasal 18b Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah di Indonesia, jadi UUPA tidak boleh diotak-atik sembarangan,” katanya.

Sebelumnya, lanjut Azhari, MK juga pernah menggugurkan salah satu pasal dalam UUPA yang mengatur syarat calon independen. Hal tersebut katanya juga salah satu penghinaan yang dilakukan oleh MK terhadap keistimewaan UUPA.
(Zulfikar Husein)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: