RABU, 7 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Badan Pemeriksa Keuangan RI diminta segera melakukan audit khusus untuk pembangunan kantor camat Balikpapan Utara. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Kerja LHK APBD 2015 Syukri Wahid terkait pembangunan kantor camat utara.

Ketua Panja atau Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Syukri Wahid
Menurutnya, ada tiga rekomendasi yang dihasilkan terkait pembangunan kantor Camat Balikpapan Utara Jalan Projakal Graha Indah Km5,5 yang menelan anggaran Rp26 miliar tersebut.

Tiga rekomendasi itu yakni mendesak kepada Walikota agar menjatuhkan sanksi kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dinilai telah melakukan pembayaran 100 persen, namun volumenya belum sampai 100 persen. Disamping itu juga panja merekomendasikan sanksi blacklist terhadap penyedia barang dan jasa (kontraktor).

"Dari hasil sidak Panja yang dilakukan pada 27 Juni 2016 lalu, kami masih menemukan item kegiatan dan beberapa barang yang belum terpenuhi di saat 100 persen dokumen diserahkan seperti belum dibangun gapura, antena petir, soundsistem, listrik," bebernya kepada media, Rabu (7/9/2016).

Untuk diketahui, BPK Kaltim menemukan kekurangan volume terhadap pembangunan Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dengan jumlah Rp 1,7 M. Kemudian, setelah dilakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Panja DPRD dengan pihak terkait, maka mendapatkan hasil progres terpenuhi Rp 500 juta sehingga kekurangan menjadi Rp 1,3 M.

"Kami juga minta BPK turun ke bawah lagi untuk melakukan pemeriksaaan kembali di mana ada kerugian negara. Dalam hal ini pastinya ada indikasi pelanggaran hukum," tutupnya.
(Ferry Cahyanti)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: