KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

MAUMERE --- Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam surat keputusannya membatalkan dua Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka tahun 2012 dan 2014 tentang Retribusi dan Minuman Keras. Dengan pembatalan tersebut, maka dengan sendirinya tidak akan berlaku. Terdapat beberapa pasal yang perlu direvisi sehingga perlu dibuatkan Perda baru.


Dua Perda yang dibatalkan yakni Perda No.11 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta Perda No.11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No.11 tahun 2011.

“Pembatalan Perda tentang retribusi tentunya akan berdampak bagi pendapatan daerah sehingga perlu ada terobosan dari Pemda Sikka untuk mengatasi hal ini,”tutur Anggota DPRD Sikka, Faustinus Vasco  saat ditemui Cendana News di gedung DPRD Sikka, Kamis (15/9/2016).

Selain itu sambungnya, pembatalan Perda yang mengatur tentang minuman keras juga akan berdampak bagi masyarakat. minuman keras khususnya Moke (Arak) akan dijual bebas dan tentunya akan berdampak bagi kehidupan di masyarakat.

Dalam surat keputuan gubernur NTT nomor 151/KEP/HK/2016 dikatakan bahwa pembatalan pasal 34 Perda kabupaten Sikka No.11 tahun 2011 tersebut dilakukan sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Disebutkan dalam SK tersebut, Perda kabupaten/kota yang  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan, dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Pasal 34 dalam Perda No.11 tahun 2011 yang sudah diubah dengan Perda No.9 tahun 2014 tersebut juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XII/2014.

Dalam SK tersebut juga diputuskan bahwa bupati Sikka segera menghentikan pelaksanaan Perda maksimal 7 hari setelah SK diterima serta bersama DPRD Sikka segera merubah Perda dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bila bupati dan DPRD Sikka tidak menerima keputusan tersebut dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka dapat mengajukan keberatan melalui Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah maksimal 14 hari setelah keputusan diterima.


Bila Pemda Sikka masih memberlakukan ketentuan Perda yang dibatalkan oleh gubernur maka akan dikenai sanski sesuai ketentuan dalam pasal 156 Permendagri No.80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Sanksi administrasi sesuai pasal 156 butir 3 dalam Permendagri menyebutkan bahwa bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Perundang-undagan selama 3 bulan.
[Ebed De Rosary]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: