RABU, 21 SEPTEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Titiek Hediati Soeharto menyatakan prihatin terkait kasus tertangkapnya Ketua DPD RI, Imran Gusman yang diduga menerima suap impor gula. Kendati tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun dengan adanya kasus tersebut menunjukkan, jika mafia pangan itu memang ada.


Di sela kunjungan kerjanya bersama Komisi IV DPR RI di Yogyakarta, Selasa (20/9/2016), Titiek Hediati Soeharto mengatakan, kasus dugaan suap impor gula yang melibatkan pejabat dan institusi negara sangat membuat bangsa ini prihatin. Terlebih kasus dugaan suap tersebut terjadi di sektor pangan, yang selama ini sedang menjadi prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Karena itu, Titiek Soeharto mengingatkan kepada Pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas mafia pangan. Menurut Titiek, adanya mafia pangan memungkinkan orang-orang yang tidak berhak menentukan kuota impor pangan menjadi bisa meminta-minta kuota.

"Kalau memang Pemerintah serius ingin mewujudkan ketahanan pangan, maka mafia-mafia pangan itu harus diberantas", tegasnya.

Titiek juga mengatakan, kebijakan impor memang selalu menjadi celah untuk melakukan korupsi. Maka, tegas Titiek, jangan ada lagi impor pangan karena hal itu juga bertentangan dengan program Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Untuk apa kita selama ini menggalakkan produktifitas petani dengan berbagai bantuan dana yang begitu besar, kalau impor pangan masih saja terjadi?" ungkap Titiek.

Tertangkapnya Imran Gusman karena diduga menerima suap untuk melancarkan impor gula beberapa waktu lalu, memang dirasa mengejutkan banyak pihak. Terlebih, kasus tersebut terjadi di tengah gencarnya Pemerintah melakukan upaya swasembada pangan. Karenanya, Titiek Soeharto kembali menegaskan, untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap penyaluran berbagai bantuan pertanian.

"Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD) yang dibentuk untuk menyalurkan berbagai subsidi dan bantuan Pemerintah, itu tujuannya untuk memangkas mata rantai distribusi bantuan dan memperkecil peluang terjadinya korupsi" pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: