JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Seminar dan Lokakarya Mewujudkan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, Rabu hingga Kamis (14-15/09/2016) di Jakarta yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi Pancasila ( PSEP ) Universitas Trilogi Jakarta selain menghasilkan deklarasi, juga memunculkan beragam pernyataan penting dari beberapa pakar maupun pemerhati, salah satunya Prof. Dr. Edi Suandi Hamid, Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.


Sejatinya, Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sebuah usaha pembangunan ekonomi nusantara yang memiliki hasil akhir " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia " sesuai dengan butir sila ke-5 dari Pancasila itu sendiri.

Namun selepas era pemerintahan orde baru, terutama belakangan ini tampaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan. Memang ada beberapa proses pembangunan maupun hasil pembangunan yang masih dilakukan atau sudah terealisasi namun itu semua masih sebatas proyek-proyek jangka panjang, meneruskan program dari pemerintah sebelumnya, serta pengadaan infrastruktur-infrastruktur yang tentunya masih butuh beberapa tahun ke depan jika ingin teridentifikasi sebagai keberhasilan pembangunan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu yang menjadi titik perhatian Edi Suandi Hamid adalah bagaimana penyerapan anggaran baik itu oleh pemerintah negara maupun pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta. Padahal anggaran ini merupakan instrumen teramat penting untuk melakukan pembangunan sekaligus perputaran uang di dalam negeri.

" Intinya jika pemerintah pusat maupun daerah menyerap anggaran tersebut dengan baik maka pembangunan akan berjalan lancar, sekaligus perputaran uang di dalam negeri. Namun penyerapan anggaran harus diserap dengan baik dan benar," jelas Edi Suandi Hamid kepada Candana News di Jakarta.

Menyerap anggaran belanja yang baik dan benar itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari negara maupun daerah bersangkutan. Jika bicara mengenai kebutuhan, maka kebutuhan suatu negara maupun daerah-daerah di dalamnya memang sangat besar.

Bahkan jika memang ada kepala daerah bahkan kepala negara mengklaim bisa membangun tanpa menyerap anggaran secara maksimal maka marilah disetujui. Namun alangkah bagusnya jika keduanya digabungkan.

“Maksudnya adalah jika tanpa menyerap anggaran secara maksimal masih bisa membangun sebuah jembatan lintas provinsi atau ratusan rumah susun, maka dengan menggunakan anggaran secara maksimal bukan tidak mungkin maka bisa membangun 1-3 jembatan lintas provinsi ditanbah ribuan unit rumah susun,”sebutnya.

Akan tetapi kesulitan yang dihadapi sekarang adalah, fenomena yang beredar saat ini bahwa anggaran itu selalu dipermainkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan oleh oknum-oknum pejabat tertentu, baik dari pemerintahan pusat dan daerah, bahkan sampai kepada oknum DPR maupun DPRD.

" Kembali kepada apa yang saya katakan di awal, bahwa jika anggaran diserap dengan baik dan benar. Itu saja. Terkait fenomena korupsi anggaran yang beredar sekarang ini memang benar, kasus-kasusnya cukup terang benderang di media massa, sekaligus pelaku-pelakunya juga sudah jelas tapi hal itu bukan ukuran untuk tidak menyerap anggaran belanja negara maupun daerah," tambah Edi Suandi Hamid.

Edi Suandi Hamid kembali menjelaskan bahwa cara berfikir inilah yang harus diperbaiki, tindakan-tindakan korupsi anggaran inilah juga yang harus diperbaiki. Selain mengandalkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka satu hal yang dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki ini adalah Sistem Ekonomi Pancasila.

Pancasila adalah sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menyimpan nilai-nilai luhur akan bagaimana akhlak seorang manusia khususnya manusia Indonesia. Dan jika manusia Indonesia bisa menempatkan akhlak Pancasila didalam diri masing-masing maka otomatis tidak akan ada Korupsi dana anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan aman.

" Denmark adalah negara yang mengadopsi Pancasila. Lihat mereka sekarang, tidak ada Korupsi, negara aman dari kerusuhan, rakyatnya sangat berakhlak, bahkan dengan perasaan malu saya katakan bahwa Denmark lebih Pancasilais dan lebih Islami dari kita orang Indonesia pemilik Pancasila dengan penduduk sebagian besar memeluk Agama Islam," papar Edi Suandi Hamid.

" Bahkan contoh kecil, jika anda buang sampah sembarangan di jalan atau dimanapun, maka baik anak kecil maupun orang dewasa akan berebut untuk memungut sampah itu dan menaruhnya di tempat sampah. Itu hal kecil, tapi itu wujud dari Sila Ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sambungnya.

Oleh karena itu, masih menurut Edi Suandi Hamid, seluruh rakyat Indonesia harus segera tersadar dan memperbaiki diri dengan mengadopsi kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Terutama untuk memperbaiki ekonomi negara ini maka perlu kembali menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila jika memang ingin berkembang sebagai sebuah bangsa dimana keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyatnya.

Terkait masalah penyerapan anggaran, maka jika anggaran diserap dengan baik dan benar maka implikasinya kepada rakyat adalah sangat luar biasa besarnya. Pembangunan bisa dilakukan dua kali lipat, perputaran uang maningkat secara signifikan, dan bukan tidak mungkin lapangan pekerjaan juga terbuka dua kali lipat. Dan hal itu perlahan bisa membawa seluruh rakyat Indonesia menuju perwujudan sila Ke-5 Pancasila yaitu " Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ".

Menyerap anggaran belanja negara maupun daerah jika dilakukan dengan baik dan benar maka itu merupakan perwujudan sila Ke-2 sekaligus sila Ke-5 dari Pancasila itu sendiri, bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nantinya mengerucut pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila adalah satu-satunya jalan yang harus dilakukan, perlu waktu juga namun jika Sistem Ekonomi Pancasila turut dijadikan kurikulum pendidikan nasional, maka kalkulasi waktu tersebut bisa tereduksi dengan sendirinya.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: