KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Fraksi Partai Golkar DPR RI telah mengajukan rehabilitasi nama baik Setya Novanto atas tuduhan pemufakatan jahat dalam permintaan saham PT Freeport.


Dalam Dokumen surat dengan kepala kop Fraksi Partai Golongan Karya bertuliskan pada bagian perihal rehabilitasi yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pengajuan permohonan ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review (hak uji materil) terhadap UU ITE dan UU Tipikor yang diajukan oleh ketua umum DPP Partai Golkar.

"Surat ketua umum partai Golkar, Setya Novanto terkait pemulihan nama baik atas tudingan 'Papa Minta Saham' sudah dikirim ke pimpinan DPR," kata Aziz di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Surat tersebut, kata aziz, akan disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Sesuai prosedur surat itu le pimpinan DPR dulu, baru dilanjutkan ke MKD, dari MKD akan memproses dengan dasar hukum, sebab apa yang dinyatakan oleh MK penyadapan itu ilegal, jadi MKD akan merehabilitasi nama baik Ketua umum Golkar," imbuhnya

Untuk diketahui, berdasarkan keputusan MK yang berbunyi; ketentuan UU ITE dan UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tentang ‘pemufakatan jahat’ pada Pasal 15 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

MK dalam hal ini menyebutkan bahwa Pasal 15 UU Topikor bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28 I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Frasa ‘pemufakatan jahat’ dalam Pasal 15 UU Tipikor juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas putusan MK RI tersebut, fraksi Golkar DPR mengajukan permohonan pemulihan nama baik, lantaran apa yang dituduhkan kepada Setya Novanto tidak terbukti.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: