SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Untuk kawasan Asia Tenggara, tahun ini Indonesia menempati urutan kedua dalam hal angka kematian ibu dan anak (balita). Sebuah beban yang sangat berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran staff menteri bidang kesehatan Republik Indonesia.


Jika ingin ditarik kesimpulan, maka jalan keluar dari permasalahan mengenai meroketnya angka kematian ibu dan anak yang begitu tinggi terutama di pedesaan adalah menambah kehadiran bidan desa.

Sejak sepuluh tahun yang lalu, pemerintah RI kala itu sudah memulai pengadaan Bidan desa PTT atau Bidan desa Pegawai Tidak Tetap yang diperuntukkan bagi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini tercatat oleh Forum Bidan PTT Indonesia ada 42.000 Bidan desa yang tersebar dari sabang hingga merauke.

Akan tetapi jumlah tersebut dirasakan masih kurang, karena perbandingan yang layak antara Bidan dengan jumlah penduduk adalah 1 : 5000, artinya 1 orang Bidan menangani 5000 orang penduduk.

Ketua umum Forum Bidan desa (Forbides) PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari mengatakan bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk indonesia maka otomatis harus diimbangi dengan keberadaan Bidan yang sesuai dengan persyaratan perbandingan. Namun yang terjadi di lapangan ternyata masih diluar harapan, yaitu masih kurangnya tenaga Bidan terutama di desa-desa terpencil.

"Saya adalah Bidan desa PTT sejak 11 tahun lalu di desa Dawuan, Karawang, Jawa barat. Jumlah penduduk disana sekitar 25.000 jiwa dan Bidan yang tersedia termasuk saya hanya 3 orang. Itu artinya kekurangan 2 orang tenaga Bidan desa PTT. Saya baru berbicara satu desa, belum berbicara tentang seluruh desa terpencil dari sabang sampai merauke," terang Lilik kepada Cendana News di Jakarta.

Dengan masih belum terpenuhinya kebutuhan akan Bidan desa berikut angka kematian ibu dan anak di indonesia yang selalu meningkat, bukannya pemerintah berusaha memecahkan masalah ini namun malah membuat sebuah kekeliruan fatal.


Diawali tepat 1 tahun yang lalu, saat dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Menpan & RB tanggal 28 September 2016 tentang terobosan kebijakan pemerintah terhadap pengangkatan CPNS Bidan Desa PTT tanpa syarat apapun. Seluruh tahapan penerimaan CPNSD Bidan Desa PTT sudah dilalui sejak 26 Juli 2016. Rencananya pengumuman pengangkatan dari Bidan Desa PTT yang ada dilakukan tanggal 12 Agustus 2016 akan tetapi diundur pemerintah menjadi tanggal 26 Agustus 2016. Tidak cukup sampai disitu, rencana tersebut kembali diundur hingga 9 September 2016.

Ketidakpuasan serta perasaan dipermainkan muncul didalam diri para Bidan desa PTT adalah saat keluar lagi pernyataan pemerintah tanggal 11 September 2016 bahwa pengumuman sekaligus pengangkatan seluruh Bidan desa PTT diundur untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

"Disamping pengunduran jadwal yang sudah tiga kali dalam tempo 1 bulan terakhir itu, banyak diantara kami yang terancam putus kontrak beberapa bulan lagi karena Bidan desa PTT itu dikontrak per 3 tahun. Kalau diputus kontrak artinya kami tidak bisa jadi PNS," Lilik kembali melanjutkan penjelasannya.

Oleh karena itulah, maka Forum Bidan Desa PTT Indonesia (Forbides PTT Indonesia) bersama Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI) menggelar demonstrasi di depan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Selasa (20/09/2016) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Tercatat ada 3.000 orang perwakilan Bidan Desa PTT dari 18 provinsi yang datang ke Jakarta dengan biaya sendiri maupun patungan bersama teman sesama Bidan lainnya untuk melakukan aksi orasi menuntut Presiden Joko Widodo segera turun tangan mengenai nasib Bidan Desa PTT di seluruh indonesia untuk menjadi PNS yang hingga saat ini terkatung-katung tanpa kepastian.

" Bidan desa PTT itu sebenarnya bukan sebatas menangani ibu dan anak saja, akan tetapi kami di desa itu menjadi tumpuan penduduk dari segi kesehatan umum, sanitasi lingkungan, penanganan gizi penduduk, ibu hamil, bahkan sampai menjalankan program Posyandu," sebut Lilik.

Saat Demo dilakukan, Presiden Joko Widodo sedang melakukan rapat penggodokan Peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara) bersama kementerian dan lembaga-lembaga terkait di Istana Negara Jakarta dimana lokasi demonstrasi Bidan Desa PTT seluruh Indonesia berada tepat diseberang Istana Negara serta tepat pula di depan pintu masuk Monumen nasional (Monas) Jakarta. Para demonstran yang semuanya adalah wanita dengan profesi Bidan desa PTT mengarahkan corong sound system orasi kearah istana demi mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bertahan di Jakarta sampai keinginan kami terwujud. Ini bukan ancaman, akan tetapi sikap tegas kami demi masa depan kami semua Bidan Desa PTT nusantara," pungkas Lilik.

Sempat terjadi insiden kecil kala Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan berseragam lengkap meminta para demonstran mengecilkan volume suara sound system karena dianggap mengganggu jalannya rapat di Istana Negara. Hal ini sempat menyulut ketegangan antara demonstran dengan Paspampres, namun akhirnya dapat ditengahi oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi demonstrasi.


Inti dari demonstrasi ini adalah warga negara yang memperjuangkan status dan kepastian kerja dari pemerintahnya. Para Bidan Desa PTT ingin bekerja dengan tenang dan nyaman melayani masyarakat. Sudah selayaknya Bidan Desa PTT juga diperjuangkan dengan serius oleh pemerintah karena mereka adalah salah satu unsur ketahanan strategis di bidang kedaulatan kesehatan di negara ini.

"Aksi kami baru memakan korban yaitu seorang bayi meninggal di salah satu desa karena Bidan yang bertugas di sana ikut memperjuangkan nasibnya di Jakarta bersama kami. Ini ironis dan benar-benar hari yang menyita tenaga serta perasaan kami. Jangan lupa, kami ini semua wanita dan Ibu rumah tangga juga, jadi Pak Presiden coba pikirkanlah sendiri apa yang kami korbankan agar bisa datang ke Jakarta," ucap Lilik lagi sekaligus menutup pembicaraan.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: