JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

LARANTUKA --- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flores Timur (Flotim) meminta pihak Kejati provinsi NTT segera memproses dugaan penyelewengan dalam pengerjaan pembangunan dua ruas jalan di pulau Solor kabupaten Flores Timur yang dibiarkan terlantar oleh rekanan atau kontraktor.


Selain itu, gertak Flotim juga mendesak Kejati NTT meminta kontraktor segera mengembalikan uang yang sudah duterima namun proses hukumnya tetap berjalan.

”Segera panggil JK selaku ULP agar bisa diketahui siapa saja yang bermain dalam proyek ini,” sebut Robert Ledor dari Gertak Flotim kepada Cendana News via telepon dari Solor kabupaten Flotim, Jumat (16/9/2016).

Dikatakan Robert, pengerjaan proyek dilakukan oleh dua konsorsium  yakni CV. Inti Daya Karya dan CV. Kurnia Romy dimana CV. Inti  Daya Karya menggunakan dana DAK tahun 2015 dengan total biaya 1,934 miliar rupiah.

Pengerjaan jalan yang dilakukan CV. Inti Daya Karya untuk ruas jalan Podor–Tapawolo-Enatukan yang mana kontraktor sudah menerima dana sebesar 30 persen plus jaminan 5 persen sebesar 580 juta rupiah.


Sementara itu, beber pria asli Solor ini, CV. Rony Karunia menggunakan dana DAU sebesar 1,551 miliar rupiah dengan jaminan asuransi  5 persen dan sudah menerima dana 30 persen sebanyak 465 juta rupiah.

Ruas jalan yang dikerjakannya kata Robert yakni Lewograran-Lebao-Liwo  dimana kontrak kerjanya sudah selesai tahun 2015 dan dari PPK sudah memberikan peringatan dan pemutusan hubungan kerja.

“Dua proyek besar ini dimenangkan dua kontraktor yang tidak memiliki alat berat padahal dalam tender proyek disebutkan kontraktor harus memiliki alat berat,” tegasnya.

Pengerjaannya Talud yang dikerjakan CV. Rony Kurnia ungkap Robert, baru mencapai 10,7  persen sementara uang pekerja dan pengadaan material belum dibayarkan oleh kontraktor sampai sekarang.

Proses pelelangan kedua proyek ini sambungnya, terjadi di ULP dan setelah ada pemenang baru teknisnya dikembalikan ke dinas PU Flotim. Yang jadi persoalannya petugas ULP saat itu dijabat JK.

“Dia memenangkan kontraktor yang tidak memiliki alat berat. Dia harus diperiksa agar bisa diketahui siapa saja yang bremain dalam proses pelelangan proyek ini,” tandasnya.

“Sudah 2 minggu Gertak Flotim melaporkan kedua kasus ini dan kami berharap kasus ini jangan dipetieskan pihak Kejati NTT,” harapnya.
[Ebed De Rosary]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: