SENIN, 5 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Persidangan lanjutan terkait perkara persidangan kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembahasan rencana Reklamasi Pulau-pulau di Pantai Utara Jakarta atau Teluk Jakarta kembali dilanjutkan di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja 2, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin pagi (5/9/2016).

Sunny Tanuwidjaja (kiri), Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (tengah) dan terdakwa Muhammad Sanusi (kanan)
Dalam persidangan lanjutan kali ini di Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menghadirkan keterangan dan kesaksian dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bersama seorang mantan staf nya yaitu Sunny Tanuwidjaja.

Basuki Tjahaja Purnama datang ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat dengan motif kembang-kembang.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok tersebut memang sengaja untuk dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Sanusi, mantan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

M. Sanusi belakangan diketahui sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Sanusi diamankan KPK dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pemyidik KPK rupanya sudah "mengendus" adanya dugaan rencana penyuapan sebagai uang pelicin untuk meloloskan Pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

Selain mengamankan M. Sanusi beserta uang tunai senilai 2 miliar, KPK juga berhasil mengamankan Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro, keduanya belakangan diketahui bekerja di  PT. Agung Podomoro Land, sebuah perusahaan pengembang perumahan dan apartemen. Keduamya diamankan KPK sebagai pihak tersangka pemberi uang suap senilai 2 miliar Rupiah.

"Saya akan memberikan keterangan dan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta secara terbuka dan transparan, gak ada yang saya tutup-tutupi, salah satunya seperti ketika diminta bersaksi untuk terdakwa M. Sanusi sesuai sepengetahuan saya, baik pada saat saya masih menjabat menjadi Wakil Gubernur maupun sekarang dalam kapasitas saya sebagai Gubernur DKI Jakarta" demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta dalam keterangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9/2016).

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan "kronologis izin Reklamasi Teluk Jakarta sudah ada sejak lama, yaitu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 Tahun 1995, selanjutnya izin awal pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Tahun 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu masih dijabat oleh Fauzi Bowo, dalam perkembangannya saya sebagai Gubernur DKI Jakarta berikutnya hanya tinggal melanjutkan saja prosesnya hingga seperti saat ini" katanya di depan Majelis Hakim.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: