SENIN, 19 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin yang jelas. Penambangan liar tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga merugikan lingkungan di sekitarnya.


“Saya minta pemerintah bertindak tegas terhadap penambang illegal itu. Kalau dibiarkan negara akan semakin rugi dan berdampak kepada kerusakan lingkungan,” tegas Gus Irawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Gus Irawan menanggapi laporan masyarakat terkait kasus anak perusahaan CKRA, PT Takaras Inti Lestari (TIL), yang bulan Agustus mengekspor zirconium (Zr) sebanyak 400 ton, bukan berasal dari lahan yang ada izinnya.

Direktur Utama TIL, Dexter Syarif Putra ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci asal-usul bahan baku ekspor 400 ton Zr tersebut. Ia menyatakan, PT Tarakas memikiki izin usaha tambang di Palangkaranya hingga 2020.

Gus Irawan menjelaskan, areal penambangan seharusnya mengikuti aturan yaitu dengan menambang di lahan yang ada ijin yang dilengkapi sertrifikat clear and clean (C&C).

"Dalam UU Minerba, sangat jelas mengatur bahwa tidak boleh lagi sembarangan mengeskpor hasil tambang,"ungkapnya

Lebih lanjut, dia meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan pertambangan secara ketat. Aparat kepolisian jangan tinggal diam melihat sumber daya alam negeri ini diekplotasi secara illegal.

"Sekarang kita lagi kumpul semua-data-datanya agar segera ditindaklajuti. Mau perusahaan terbuka atau anak perusahaan kalau melanggar harus ditindak tegas,"tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: