SENIN, 5 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Muhammad Haekal menyatakan bahwa rencana pemerintah yang mewacanakan pembentukan holding dan super holding BUMN, belum disetujui oleh DPR. Sebab, Menteri BUMN Rini Soemarno membuat rencana tersebut tanpa konsultasi dengan DPR.

“Ada wacana untuk membubarkan Kementerian BUMN, jadi kita belum menyetujui pembentukan super holding, karena kementerian terkait juga belum memaparkan secara tuntas rencana holding-holding dan superholding itu," ujar Hekal di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (5/9/2016).

Lebih jauh haekal menjelaskan, super holding belum diatur dalam Undang-Undang. Berhubung Rini Soemarno selaku penggagas ide tak dapat menghadiri rapat-rapat dengan Komisi VI DPR, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani yang nantinya menjelaskan lebih detail rencana tersebut.

“Intinya superholding ini belum diatur oleh Undang-Undang, hal ini bisa diibaratkan seperti jenis obat baru yang belum terdaftar dan dianggap aman oleh BPOM. Bisa jadi baik, bisa juga jadi racun,” katanya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: