JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

MALANG --- Mencuatnya masalah parkir siluman di Kota Malang yang meresahkan masyarakat belakangan ini hingga menuai petisi dari masyarakat yang ditujukan kepada Walikota Malang Mochamad Anton, membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang turut menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jumat (16/9/2016) untuk menanggapi permasalahan tersebut.


Para massa aksi ini menyoroti kejanggalan dalam sistem tata kelola parkir, bahkan mereka juga menganggap sistem kelola parkir di kota Malang amburadul. Karena menurut mereka banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Daerah misalnya tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan tidak di berikan karcis kepada pemilik kendaraan.

"Dalam aksi ini kami ingin pemerintah dan pihak yang berwenang untuk menindak tegas mafia parkir. Disini kami menolak parkir liar saja yang nyatanya memang tidak memiliki ijin sedangkan untuk parkir yang memiliki ijin justru kami dukung. Karena dengan adanya parkir liar maka yang dirugikan adalah masyarakat," ungkap Miftahul Arifin, Ketua HMI Cabang Malang bidang perguruan tinggi.


Disebutkan dalam aksi tersebut HMI Cabang Kota Malang memiliki empat tuntutan yang di tujukan kepada DPRD kota Malang dan juga Pemerintah kota Malang:

-DPRD harus turun tangan dalam polemik parkir siluman dengan membentuk PANSUS masalah parkir
-Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada mafia parkir
-Adanya transpirasi dana parkir
-Adanya tanda parkir resmi oleh pemerintah dan tata kelola parkir yang proporsional.

Sementara itu, ketua DPRD kota Malang Arief Wicaksono mengatakan pihaknya bisa melakukan semua tuntutan dari pendemo, termasuk membentuk PANSUS untuk parkir. Namun begitu ia menyampaikan, untuk membentuk PANSUS memerlukan mekanisme yang panjang, sedangkan dalam beberapa bulan kedepan DPRD disibukkan untuk membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu diberlakukan skala prioritas yang mana dulu yang harus di kerjakan DPRD.

"Kalau kita memaksakan membentuk PANSUS dalam waktu singkat bisa saja, tapi nanti pasti urusan PAK dan PAD induk akan kewalahan" pungkasnya.
(Agus Nurchaliq)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: