SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Peneliti dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengingatkan pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tambang illegal. Penambangan illegal jelas merugikan keuangan negara karena terbebas dari pajak, apalagi melibatkan perusahaan publik.

“Jadi, dalam hal ini Kementerian ESDM seharusnya menindaklanjuti perusahaan untuk mengekspor hasil tambang dari perusahaan illegal tersebut,”sebut Marwan dalam rilis yang diterima Cendana News, di Senayan, Jakarta, Selasa (20/90/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, anak perusahaan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) PT Takaras Inti Lestari (TIL), yang bulan Agustus mengekspor zirconium sebanyak 400 ton, bahan bakunya bukan berasal dari lahan yang ada izin. Bahkan lokasi penambangan tidak dilengkapi sertrifikat clear and clean (C&C).

Sebelumnya, Direktur Utama TIL, Dexter Syarif Putra ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci asal-usul bahan baku ekspor 400 ton Zr tersebut. Ia menyatakan, PT Tarakas memikiki izin usaha tambang di Palangkaranya hingga 2020.

“Mengenai ekspor saya belum bisa jelaskan. Saya akan tanya dulu anak buah saya di lapangan,” kata Direktur CKRA

Marwan mengungkapkan, bahwa pengelolaan sumber daya alam terutama di mineral masih amburadul. Hal itu yang membuat sejumlah perusahaan nakal mencari celah untuk mengeruk sumber daya mineral Indonesia secara serampangan.

Sebagai perusahaan public, jelas dia, sudah seharusnya otorit bursa meminta CKRA untuk public expose, menjelaskan asal usul bahan baku Zr yang diekspor.

”Perusahaan publik kan full disclosure. otoritas bursa awasi pelanggar aturan,"tuturnya.

Dikatakan, selain merugikan negara, perusahaan tambang yang tidak memiliki izin akan membahayakan lingkungan. Ia mendesak pemerintah, aparat kepolisian maupun instansi terkait untuk segera menyelidiki kasus itu.

“Pemerintah dan aparat kepolisian harus mengusut tuntas kasus itu. Polri, BIN dan TNI harus bergerak cepat. Sumber mineral kita tak boleh di ekspor begitu saja tanpa melalui prosedur yang jelas,” tegasnya

Sementara itu, dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI akan memanggil Kemeterian ESDM untuk menjelaskan perihal tambang tersebut.
[Adista Pattisahusiwa]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: