KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Masalah sengketa batas wilayah antar Kabupaten maupun dengan Kota di sejumlah wilayah di Indonesia belum sepenuhnya mampu diselesaikan termasuk yang berlangsung antara beberapa Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).


Padahal masalah sengketa batas wilayah juga sangat rawan berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah Kabupaten satu dengan Kabupaten lain termasuk antara Kabupaten dengan Kota, terutama jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak 2017 mendatang.

"Potensi konflik jelang Pemilukada, tidak saja bisa disebabkan karena gesekan antar pendukung, tapi sengket batas wilayah juga berpotensi menimbulkan konflik antar Pemkab maupun antar masyarakat" kata Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, Bambang Sugeng di Mataram, Kamis (22/9/2016).

Bentuk konflik yang bisa terjadi jelang Pilkada jelang Pemilukada antara lain, terkait klaim pemilik suara dari desa atau Kecamatan yang disengketakan sebagai batas wilayah, kan kasihan nanti pada ahirnya jadi korban masyarakat.


Dijelaskan, di NTB sendiri, beberapa Kabupaten yang masih bersengketa terkait batas wilayah antara lain, Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara.

"Kita harapkan, supaya semua sengketa batas wilayah di NTB tersebut bisa segera diselesaikan akhir tahun ini, supaya tidak menimbulkan gesekan saat Pemilukada 2017 mendatang" harapnya.

Meski demikian, Bambang mengaku cukup bangga dan mengapresisasi Pemprov NTB yang demikian cepat merespon dan mengambil langkah penyelesaian antar Kabupaten maupun kota yang bersengketa.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: