RABU, 21 SEPTEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan tax Amnesty periode pertama diperpanjang. Hal itu karena masa waktu dua bulan yang berjalan masih dirasakan masyarakat pada tingkat pemahaman, setelah ada sosialisasi tax Amnesty.


Kepala Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kadin Balikpapan Bambang Saputra mengatakan masa waktu periode pertama tax Amnesty itu hanya sekitar dua bulan dan itupun terpotong dengan hari libur, sehingga masa dua bulan itu baru tersosialisasi dengan baik ke kalangan pelaku usaha.

"Pelaku usaha pasti ingin memanfaatkan periode pertama tax Amnesty ini karena kebijakan ini sangat diapresiasi bagi kami," ucapnya saat menjadi narasumber fokus group diskusi tax Amnesty yang diselenggarakan Forum Jurnalis Ekonomi Balikpapan bersama Bank Mandiri, di Balikpapan, Rabu (21/9/2016).

Ia mengharapkan kebijakan tax Amnesty periode pertama ini dapat diperpanjang.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil DJP Kaltimra Samon Jaya menjelaskan Kementerian Keuangan telah mendengar masukan dari masyarakat mengenai perpanjangan periode pertama tax amnesty. Namun hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah periode pertama akan diperpanjang atau tidak.

"Karena pemberlakuan tax amnesty ini secara nasional, jadi perpanjangan periode juga berlaku untuk nasional, tidak bisa diperpanjang hanya untuk per provinsi saja. Kementerian sudah dengar usulannya, jadi tunggu saja apakah akan diperpanjang," tutur Samon.

Terkait sosialisasi yang dinilai kurang, Samon mengatakan sepanjang tax amnesty diberlakukan dan sosialisasi dilakukan oleh pihaknya, sudah banyak wajib pajak yang mengikuti tax amnesty.

"Kami didaerah hanya menjalani perintah, selanjutnya apakah itu diperpanjang atau tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.

Samon menyebutkan jumlah uang tebusan dan repatriasi yang diterima Kanwil Pajak Kaltimra meningkat dari waktu ke waktu.

"Pada data terakhir kami, tercatat uang tebusan yang sudah kami terima mencapai Rp361 miliar. Sementara dana repatriasi yang masuk mencapai Rp297 miliar. Kami tidak menargetkan berapa, atau potensi penerimaannya berapa, karena kan kami tidak bisa mengira-ngira berapa harta yang dimiliki wajib pajak.

Selain itu, pihaknya kini sedang memetakan wajib pajak dari berbagai sektor agar diketahui harta dan pembayaran pajaknya.
[Ferry Cahyanti]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: