RABU, 14 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Kepala Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara, I Ketut Sukarda mengakui kalau Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nusa Tenggara memblokir sejumlah perusahaan, karena menunggak pajak.


Pernyataan tersebut disampaikan Sukarda usai melakukan sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak di kalangan PNS dan pejabat pemerintahan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Rabu (14/9/2016).

Pemblokiran operasional terhadap sejumlah perusahaan tersebut dilakukan, setelah melalui serentetan proses penagihan dilakukan, mulai dari mengirimkan surat teguran, peringatan hingga pencabutan.

Mengenai berapa banyak perusahaan yang diblokir, karena menunggak pajak, Sukarda enggan menyebutkan dan harus menjaga kerahasiaan perusahaan bersangkutan terkait program tax amnesty.

"Mengenai berapa banyak dan bergerak di bidang apa perusahaan yang diblokir memang ada, tapi tidak boleh saya sebutkan untuk menjaga kerahasiaan" katanya.

Terkait acara sosialisasi program tax amnesty di kalangan PNS dan penjabat lingkup Pemprov NTB, Sukarda menjelaskan memang sudah menjadi hak setiap warga, sekaligus mengingatkan, kalau memang ada usaha yang masih menunggak pajak, supaya bisa ikut program pengampunan pajak.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: