KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

LARANTUKA --- Polda NTT menurunkan 2 penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan melakukan tindak pidana pengancaman, penyerobotan tanah dan penutupan akses jalan masuk.


Penyidik Polda NTT pun telah meminta keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban Oemboe Djawa dan juga memeriksa para terlapor. 

Demikian disampaikan Pieter Hadjon ,SH ,MH kepada Cendana News, Kamis (22/9/2016). Penyidik sempat menawarkan kepada kliennya, agar dilakukan mediasi terhadap penyelesaian kasus tersebut sesuai asas Restorative Justice.

“Tindak pidana yang dilaporkan telah dilakukan berulangkali, maka klien kami menolak niat baik penyidik Polda NTT” ujarnya.

Lanjut Pieter, kliennya ingin memberi efek jera kepada pelaku agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dan juga agar modus operandi seperti itu tidak ditiru oleh pihak lain dalam mengklaim suatu hak atas tanah.


“Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap niat baik penyidik, klien kami meminta agar perkara tersebut tetap diproses sampai di pengadilan dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap” tegasnya.

Ungkap Pieter, kliennya memperoleh tanah tersebut berdasarkan keputusan Kepala BPN No. 285/HP/BPN/90. Sepanjang keputusan tersebut belum pernah dibatalkan termasuk sertifikat hak atas tanah, maka kepemilikian tanah obyek sengketa oleh kliennya adalah sah menurut hukum.

Untuk menguji suatu keabsahan keputusan pejabat lanjutnya. adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sangat aneh jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa setelah menang dalam perkara perdata, para penggugat akan mengajukan gugatan ke PTUN.

“Pernyataan tersebut menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” tandasnya.

Tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN jelasnya, yakni 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU Peradilan TUN). Jika melebihi tenggang waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat diterima.


Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan BPN tentang pemberian hak atas tanah dan juga Sertifikat Hak Atas Tanah, urai Pieter, terhitung sejak diterima atau diumumkan sudah 19 tahun. Dengan demikian sudah kadaluwarsa mengajukan gugatan di PTUN. 

Penyidik Polda NTT melakukan penyelidikan di Larantuka beradasarkan laporan tentang adanya tindak pidana yang dilaporkan oleh advokat Pieter Hadjon SH,MH kuasa hukum Frateran BHK dan kawan-kawan di Polda NTT Nomor : LP/B/208/VII/2016/SPKT, tanggal 25 Juli 2016.

Pihaknya melaporkan Stepanus Riberu,Cs dan kuasa hukumnya Geregorius Senari Durun atas dugaan melakukan tindak pidana pengancaman, penyerobotan tanah dan penutupan akses jalan masuk tanah milik Frateran BHK dan  milik ahli waris dr.Hendrik Fernandes dan Oemboe Djawa.

Sengketa tanah yang terletak di Weri Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ini pernah diadukan di Polres Flotim namun tidak ada penyelesaiannya, sehingga korban mengadu ke Polda NTT.
(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: