SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Adhar Hakin mengatakan, kasus praktik pungutan liar (Pungli) dengan berbagai modus di sekolah Kabupaten Kota NTB tidak saja berlangsung sekali dua kali, bahkan sudah berulangkali terjadi dengan berbagai modus.


Mulai dari uang administrasi, kesepakatan bersama antara sekolah dengan siswa penerima bantuan, pembelian baju seragam dan beragam modus lain yang dilakukan pihak sekolah untuk melakukan praktek Pungli dari siswa maupun orang tua siswa.

"Praktek Pungli juga tidak saja sering dilakukan pihak sekolah melalui pemotongan dana BSM, tapi juga marak dilakukan pada saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)" kata Adhar di Mataram, Selasa (20/9/2016).

Untuk itulah, dirinya meminta kepada pemerintah daerah NTB, Kabupaten maupu Kota lebih serius dalam melakukan pengawasan penyaluran bantuan kepada siswa kurang mampu PPDB yang berlangsung setiap tahun.

Menurutnya, pengawasan secara lebih serius sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan disalurkan bisa tepat sasaran, serta proses PPDB juga bisa berlangsung secara profesional dan transparan.

"Kasihan siswa yang berasal dari kalangan masyarakat miskin, sudah susah, jangan sampai dibuat susah lagi oleh oknum atau pihak sekolah nakal yang melakukan Pungli dan Ombudsman tidak berkompromi dan mentolerir hal tersebut" tegas Adhar.

Dikatakan, meski demikian, dalam menangani pelanggaran layanan publik, baik yang berkaitan dengan administrasi, Pungli dan praktik percaluan, Ombudsman senantiasa mengedepankan langkah persuasif, selama Lembaga, instansi termasuk Bupati maupun Walikota memiliki niat baik untuk melakukan perbaikan.

Tapi kalau sampai hal tersebut tidak diindahkan, maka Ombudsman sebagai lembaga yang ditugaskan negara dan UU menangani masalah layanan publik, tiidak segan akan mengambil langkah dan tindakan hukum tanpa kompromi.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: