SABTU, 3 SEPTEMBER 2016

SOLO --- Rencana Pembangunan Rumah Sakit Siloam, di Kratonan, Kecamatan Serengan, Solo, di permasalahkan oleh sejumlah organisasi masyarakat islam di Solo, Jawa Tengah. Mereka mempermasalahkan adanya dugaan ijin yang tak lengkap dan adanya rencana pembangunan rumah sakit itu dinilai rawan akan kepentingan dibelakangnya.


Mereka yang memprotes rencana pembangunan rumah sakit yang berdiri di atas lahan 5000 meter persegi itu dengan mendatangi Kantor DPRD Solo. Puluhan anggota gabungan Ormas Islam yang bersatu dalam Dewan syariah Kota Surakarta (DSKS) ini mendesak agar DPRD Solo juga menyelidiki adanya dugaan perijinan yang tidak lengkap.

Sekjend DSKS, Teuku Azhar, menyatakan  keberadaan RS. Siloam yang akan dibangun dengan 30 lantai dan 2 tingkat ke bawah itu tidak tepat. Sebab, lokasi yang digunakan berada permukiman padat penduduk. 

“Kenapa tidak pas, karena rumah sakit berada di lingkungan padat penduduk, yang rawan akan penyebaran penyakit dan ditengah padat lalu lintas yang berpotensi mengganggu lingkungan,” jelasnya dalam orasi yang digelar di depan kantor DPRD Solo, Jumat Sore kemarin (2/9/16).


Hal serupa juga diungkapkan Ketua Jamaah Anshor Syariah (JAS) Solo, Suro Wijoyo, yang menyebutkan  pembangunan Rumah Sakit itu dapat mengganggu ketersediaan air untuk masyarakat setempat. 

“Pembangunan ini akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang bakal menghirup udara kotor dalam kesehariannya. Belum lagi ketersediaan air bersih warga juga akan terkena imbasnya,” imbuhnya.   

Sementara itu,  Humas DSKS, Endro Sudarsono, menambahkan adanya dugaan yang menyebutkan pembangunan rumah sakit itu tidak hanya digunakan untuk rumah sakit aja, melainkan akan digunakan untuk rumah ibadat. Menurutnya, tidak hanya ormas islam solo yang menolak keberadaan rumah sakit Siloam, melainkan warga sekitar juga menolak upaya pembangunan rumah sakit oleh Walikota Solo tersebut.

"Setelah mencermati aspirasi warga Kratonan, kami menilai bahwa ditempat tersebut bukan hanya berdiri Rumah Sakit saja. Di tempat tersebut akan berdiri sebuah hotel dan rumah ibadat", ungkap Endro.  


Aksi penolakan tehadap keberadaan rumah sakit di padat penduduk itu ditanggapi unsur pimpinan DPRD Solo. Dalam pertemuan antara ormas islam dengan pimpinan dan anggota DPRD Solo. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Solo Teguh Prakoso berjanji akan melakukan pengecekan terhadap perijinan pendirian rumah sakit tersebut. Jika terbukti ada perijinan yang tak lengkap dan dilanggar, Teguh berjanji akan menutup pembangunan rumah sakit tersebut.

"Jika ada ijin yang dilangggar, saya akan tutup sendiri, meski tidak adanya dukungan dari teman-teman lain"  tandas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pada kesempatan itu, Ormas Islam yang menolak pendirian rumah sakit itu juga menggalang dukungan kepada anggota legislatif yang hadir.  Diantaranya Teguh Prakosa dari PDIP, Hartanti dari PDIP, Ardianto Kuswinarno dari Gerindra, dan Mohammad Al Amin dari PAN. 
(Harun Alrosid)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: