JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Untuk mengatasi masalah kekeringan dan krisis air bersih yang berlangsung dan melanda masyarakat di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Satuan Prangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Dinas terkait, termasuk Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) diminta lebih banyak turun ke tengah masyarakat yang terkena.


"Harus lebih banyak turun, supaya bisa memastikan secara langsung kondisi masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan krisis air bersih" kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram, Jum'at (16/9/2016).

Langkah tersebut, kata Amin penting dilakukan, selain untuk memastikan seperti apa kondisi masyarakat, bantuan juga bisa cepat dilakukan dengan tepat sasaran, mengingat masalah kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Wagub juga meminta, supaya tandon atau tempat penampungan air yang ada dan dimiliki warga bisa segera diisi, supaya warga ada persediaan dan tidak harus menunggu bantuan datang kembali.

"Masalah kekeringan dan krisis air bersih merupakan masalah yang urgen dan tidak bisa ditunda, sehingga harus cepat didropkan kepada daerah yang terdampak, supaya masyarakat bisa segera menikmati air bersih" pungkasnya.

Sekedar informasi, sebelumnya BPBD NTB menetapkan empat Kabupaten di NTB dengan status darurat bencana kekeringan, yaitu Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur termasuk Kabupaten paling parah.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: