SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

JAKARTA --- Demonstrasi Bidan Desa PTT (Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap) seluruh Indonesia yang berlangsung di Monas Jakarta merupakan wujud dari kekecewaan seorang warga negara yang nasib serta masa depannya dibuat terkatung-katung oleh negara disaat sudah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara di bidang kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak/balita.


Dasar pertimbangan pemerintah mengulur-ulur waktu pengangkatan mereka menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah bahwa Undang Undang atau Peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara) harus disempurnakan terlebih dahulu sehingga digunakanlah istilah "butuh waktu yang tidak dapat ditentukan sampai kapan" oleh pemerintah kepada para Bidan desa PTT di seluruh Indonesia.

Dalam wawancara selama 10 menit di lokaswi demonstrasi dengan Ketua umum Forum Bidan PTT Indonesia, Lilik Dian Ekasari maka cukup banyak terkuak fakta-fakta menarik terkait carut marutnya sistem penerimaan sekaligus perpanjangan kontrak para Bidan desa PTT di seluruh Indonesia. Bahkan para Bidan desa PTT di lokasi sepakat menyebut kecarutmarutan tersebut sebagai ulah sejumlah oknum birokrat busuk.

" Bidan desa PTT itu adalah karyawan kontrak yang diperpanjang oleh negara setiap tiga tahun sekali. Dan setiap mengurus perpanjangan kontrak maka kami harus membayar sejumlah uang mulai dari ratusan ribu hingga mencapai puluhan juta rupiah karena jika tidak dipenuhi maka kami diancam akan diganti oleh orang baru yang lebih muda," terang Lilik kepada Cendana News di lokasi demonstrasi Bidan desa PTT, kawasan Monas, Jakarta.

Hal ini diamini pula oleh dua rekannya sesama Bidan desa PTT dari Bali dan Riau yakni Wayan Nurlaeli dan Gaby Fitriana. Bahkan Gaby sempat mengatakan bahwa ia dan sang suami sudah mempersiapkan pos keuangan khusus yang mereka kumpulkan selama tiga tahun sebagai persiapan untuk melakukan pembayaran Pungli (Pungutan liar) dari oknum birokrat setempat di daerah masing-masing.

Ada sebuah kenyataan bahwa besaran gaji seorang Bidan desa PTT adalah cukup besar bahkan diatas gaji seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Perbedaan besaran gaji tersebut terjadi karena memang Bidan desa PTT mendapatkan banyak sekali insentif di luar gaji pokok sehingga insentif itulah yang membuat mereka menerima gaji sedikit lebih tinggi dari PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Dari sinilah muncul dugaan bahwa praktek Pungli perpanjangan kontrak Bidan desa PTT sampai dilakukan. Para oknum pejabat atau oknum birokrat ditengarai menggunakan celah tersebut untuk mencari uang tambahan karena mereka yakin tidak ada satupun dari para Bidan desa PTT yang ingin kehilangan pekerjaan terlebih lagi di saat ekonomi negara ini sedang sulit.

"Pertanyaan saya apakah tidak wajar kami mendapatkan lebih? karena tugas kami adalah satu berbanding lima ribu, artinya 1 Bidan harus menangani 5000 jiwa. Ditambah lagi kami tidak hanya melakukan proses persalinan bagi ibu hamil saja, akan tetapi semua tugas serta fungsi yang sebenarnya harus diemban oleh seorang staff PNS Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten dirangkapkan kepada kami semuanya," lanjut Lilik lagi menerangkan.

"Tapi selama ini kami menurut saja, dan tidak pernah melawan mereka. Namun dengan adanya kejadian diundurnya pengangkatan kami sebagai PNS maka jelas kami merasa dirugikan oleh karena kami menjadi Bidan desa PTT juga tidak gratis melainkan harus membayar sejumlah uang juga kepada oknum-oknum busuk tersebut," tambah Lilik.

Lilik Dian Ekasari juga kembali mengatakan bahwa sebenarnya negara harus berterima kasih kepada keputusan Bidan desa PTT yang mendesak untuk segera diangkat menjadi PNS. Karena dengan demikian besaran gaji mereka akan sama rata dengan PNS pada umumnya.

"Dengan demikian negara justru beruntung, tapi mungkin Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait berpandangan lain," pungkas Lilik.

Sebenarnya sudah hak setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan hidup pribadinya. Apalagi seorang Bidan desa PTT yang bertugas nun jauh di desa terpencil dengan jam kerja yang tidak terbatas, fasilitas minim, ditambah mereka adalah para Ibu rumah tangga yang sejak awal mengabdikan diri demi menyelamatkan angka kematian ibu dan anak/balita.

Adalah perbuatan yang tidak wajar jika kesejahteraan yang didapatkan seorang warga negara diintimidasi seorang oknum pejabat atau birokrat untuk sejumlah uang atau disebut Pungli (Pungutan liar).

Pengunduran waktu pengangkatan para Bidan desa PTT dan maraknya Pungli dari oknum pejabat atau birokrat terhadap proses perpanjangan kontrak mereka setiap tiga tahun sekali adalah hal krusial yang harus diselesaikan pemerintah sesegera mungkin.


Namun masalah menjadi tambah pelik tatkala proses pengangkatan Bidan desa PTT ini juga nantinya terancam akan terganjal dengan aturan berupa KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002, dalam Bab C Persyaratan ayat 1b bahwa setiap warga negara yang dapat diterima menjadi PNS adalah dengan memenuhi kualifikasi usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

Namun perlu juga dicermati bahwa ada kelanjutan ayat tersebut yang tertulis pada ayat 2a sampai dengan 2c yang berbunyi :

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan ketentuan :

a. telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002.

b. Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut; dan

c. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi sebelum pengadaan pegawai

Lilik kembali mengatakan bahwa Bidan desa PTT adalah profesi yang masuk golongan kebutuhan khusus. Hal ini sudah diamini oleh kementerian kesehatan dengan meminta penambahan Bidan desa PTT untuk mengatasi semakin meroketnya angka kematian ibu dan anak/balita di indonesia.

Adalah wajar jika Lilik dan rekan-rekannya menolak dengan aturan pembatasan usia yang seolah dipaksakan kepada mereka untuk diterima dengan lapang dada, karena sebenarnya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dengan Bidan desa PTT tidak tertera pembatasan usia, begitu pula dalam penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan empat kementerian terkait yaitu Kemendagri, Kemenpan & RB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga tidak tertera pembatasan usia dalam pengangkatan menjadi PNS.

"Jika kami dijegal dengan masalah batasan usia itu artinya kami dibohongi sejak awal. Ternyata banyak sekali permasalahan yang harus kami hadapi. Untuk hidup sejahtera saja rasanya sulit sekali di negara ini walaupun kami sudah mengabdi selama satu dekade untuk negara dalam kapasitas kami sebagai Bidan desa PTT," pungkas Lilik.

Demonstrasi diakhiri dengan pembacaan tiga tuntutan resmi Forum Bidan desa PTT Indonesia yang juga adalah masukan bagi pemerintah RI khususnya Presiden Joko Widodo untuk menengahi masalah ini, yaitu :

1. Memanggil Menpan & RB serta Menkes RI untuk melakukan pengumuman terbuka CPNSD sebanyak 42.245 orang Bidan desa PTT (pusat).

2. Memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memantau seluruh proses pengangkatan CPNSD Bidan desa PTT (pusat) sampai SK NIP yang menandakan mereka menjadi PNS benar-benar di tangan Bidan desa bersangkutan.

3. Agar sedianya mulai 1 Januari 2017 Bidan desa sudah menjalankan prioritas program kesehatan nasional sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta menjadi bagian solusi strategis pembenahan pelayanan dasar kesehatan rakyat di desa-desa.

Pada akhirnya, pekerjaan rumah pemerintah menjadi bertambah banyak. Pertama mengatasi permintaan para Bidan desa PTT untuk percepatan pengangkatan mereka sebagai PNS sebelum habis masa kontrak tahun ini, kedua adalah mengatasi Pungli atau pungutan liar bagi para Bidan desa PTT kedepannya, serta ganjalan usia untuk pengangkatan Bidan desa PTT sebagai PNS.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: