SENIN, 5 SEPTEMBER 2016

MATARAM --- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rosiady Sayuti mengatakan, dalam beberapa kali penilaian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kinerja ASN dalam menjalankan birokrasi pemerintahan sampai sekarang masih buruk dengan prolehan nilai CC dan belum ada perubahan.


"Nilai pencapaian kinerja aparatur birokrasi kita selama ini masih C, pada penilaian kali ini semoga saja ada peningkatan dan perbaikan dengan mendapatkan nilai B" kata Rosiady di Mataram, Senin (5/9/2016).

Tidak sinkronnya program antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kabupaten Kota seringkali menjadi persoalan dan menjadi penyebab penilaian tentang kinerja birokrasi NTB masih saja mendapatkan nilai C.

Ia mengatakan, masing-masing daerah memiliki kebijakan sendiri yang dijalankan oleh Bupati dan Walikota, sehingga memang tidak bisa sepenuhnya kita paksakan untuk disesuaikan seratus persen.

"Selain itu ketidaksesuaian antara perencanaan dan pencapaian program juga kerap terjadi dan dilakukan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, sebab antara perencanaan dan pencapaian dari setiap program harus terukur, sehingga hasil diperoleh juga nyata" ujarnya.

Lebih lanjut Rosiady menambahkan, persoalan dokumen yang mendukung indikator RPJMD belum lengkap juga turut serta menjadi penyebab penilaian kinerja aparatur birokrasi NTB masih rendah.

"Harus ada pergub tentang cara untuk mencapai indikator dalam RPJMD bagi SKPD dalam melakukan tanggung jawab monitoring dan evaluasi capaian program dan kinerja" pungkasnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: